Breaking News:

Kejari Palembang Siap Tindak Badan Usaha yang Tidak Patuhi Regulasi JKN-KIS

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Sugiyanta mengemukakan bahwa Program JKN-KIS merupakan amanat Undang-Undang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat

BPJS Kesehatan Cabang Palembang
BPJS Kesehatan Cabang Palembang menggelar pertemuan forum koordinasi pengawasan dan kepatuhan baik dari Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja ataupun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk melakukan pemeriksaan kepada badan usaha yang belum patuh terhadap Program JKN-KIS 

PALEMBANG, JAMKESNEWS – Untuk memastikan Program JKN-KIS tersebut terlaksana sebagaimana mestinya diperlukan dukungan dan peran serta dari semua pemangku kepentingan.

Untuk itu BPJS Kesehatan Cabang Palembang menggelar pertemuan forum koordinasi pengawasan dan kepatuhan guna mengevaluasi tingkat kepatuhan badan usaha dalam hal pendaftaran, pembayaran iuran dan penyampaian data pekerja yang sebenarnya, Senin (30/11).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Muhammad Fakhriza menjelaskan bahwa per 31 Oktober 2020 tercatat ada sebanyak 3.295 badan usaha di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palembang yang telah mendaftarkan badan usaha ke dalam Program JKN-KIS.  

"Dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap badan usaha, BPJS Kesehatan kerap kali mengajak serta tim kepatuhan, baik dari Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja ataupun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk melakukan pemeriksaan kepada badan usaha yang belum patuh terhadap Program JKN-KIS," kata Riza.

Riza menambahkan bahwa sampai dengan 1 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 352 badan usaha yang belum patuh terhadap Program JKN-KIS. Setelah dilakukan pemeriksaan hanya 291 badan usaha yang patuh dan 61 badan usaha masih dalam proses pemeriksaan.

BPJS Kesehatan telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Palembang melalui seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap 62 badan usaha yang tidak patuh terhadap Program JKN-KIS.

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Sugiyanta mengemukakan bahwa Program JKN-KIS merupakan amanat Undang-Undang. Oleh karenanya, Kejaksaan Negeri Palembang mendukung Program JKN-KIS untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan melaksanakan tugas kami dalam hal ini sebagai Jaksa Pengacara Negara sesuai ketentuan untuk menyukseskan program ini. Selanjutnya Kejari akan terus mendukung kinerja Program BPJS Kesehatan seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Terhadap badan usaha yang belum patuh bahkan setelah dilakukan SKK, perlu diberikan penerapan sanksi yang tegas," ucapnya. (RW/md)

Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved