Polda Metro Jaya Tak Keluarkan Izin Aksi 1812 yang Digelar FPI dan PA 212 Besok
Unjuk rasa tersebut terkait kasus penembakan enam laskar FPI oleh pihak kepolisian.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Aksi bertajuk 1812 akan digelar Front Pembela Islam dan Persatuan Alumni (PA) 212 di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2020) besok.
Mereka bergabung dalam aksi bertajuk 1812 yang digelar sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) Islam dalam wadah Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI.
Juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif, menyebut pihaknya akan menggelar aksi 1812 di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/12/2020).
Unjuk rasa tersebut terkait kasus penembakan enam laskar FPI oleh pihak kepolisian.
Selain itu, FPI juga meminta pembebasan Rizieq Shihab, yang kini ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya.
Baca juga: Teriak Anakku, Ibu Pingsan Sebelum Anak Dituntut Hukuman Mati karena Bawa Sabu 119 Kg: Dia Disuruh
Baca juga: Presiden Prancis Emmanuel Macron Dikabarkan Positif Covid-19
Baca juga: Cerita Dedik Nekat Berenang dari Balikpapan ke Malang Pakai Galon Kosong : nggak Punya Uang Aku Pak
Senada dengan Slamet Maarif, Wakil Sekjen PA 212, Novel Bamukmin, juga membenarkan rencana unjuk rasa itu.
"Benar," jawab Novel," dikutip dari Kompas.tv, Rabu (16/12/2020).
Namun, Novel belum bisa memastikan berapa banyak massa yang akan terlibat dalam unjuk rasa.
Pihaknya pun sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian.
"Surat pemberitahuan aksi sudah disampaikan," lanjut Novel.
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, dalam aksi 1812 nantinya, FPI meminta agar kriminalisasi terhadap ulama dihentikan.
Selain itu, mereka juga menegaskan agar tak ada lagi diskriminasi hukum.
Dalam tayangan YouTube Front TV, Kamis (17/12/2020), Slamet Maarif menyebut yang dialami enam laskar FPI dan Rizieq Shihab, adalah bentuk ketidakadilan.
"Saya yakin itu semua tidak membuat semangat kita menjadi lemah."
Baca juga: Mahfud MD : Kamu Seorang Pejabat atau Siapapun Dipanggil oleh Polisi itu Tidak Usah Panik
Baca juga: Niat Manusia Silver Bunuh Teman Datang saat di Kamar Mandi, Main HP Sebelum Potong-potong Mayat
"Tapi saya yakin dan percaya justru ini semua membuat semangat dan perjuangan kita meningkat berpuluh-puluh kali."
"Karenanya Insya Allah hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB di depan Istana Negara, akan ada aksi dari ANAK NKRI dan insya Allah saya akan hadir di sana untuk melanjutkan perjuangan kita semua demi tegaknya keadilan," ujar Slamet.
Kata Polisi
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menegaskan pihaknya tak mengeluarkan izin atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana Aksi 1812 yang digelar oleh gabungan ormas Islam dalam wadah ANAK NKRI.
"Ya tidak mengeluarkan, izin tidak dikeluarkan," kata Yusri Yunus, seperti diberitakan Tribunnews.com, Kamis.
Polisi bakal melakukan upaya preventif agar tidak ada kerumunan di ibu kota.
Sebab, Aksi 1812 berpotensi menimbulkan kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.
"Preventif kita mulai dari bekasi dari daerah kita sampaikan kalau ada kerumunan massa."
"Kita sampaikan tidak boleh ada kerumunan. Operasi kemanusiaan yang akan kita lakukan," jelas Yusri.
Selain itu, Polda Metro Jaya juga akan menurunkan personel di lapangan.
"Tetap ada. Nanti akan kita sampaikan, kita akan rapat dulu," lanjutnya.
3 Tuntutan
Persaudaraan Alummi 212 (PA 212) menuntut keadilan dalam kasus penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI.
Bukan hanya itu, para pendukung Rizieq Shihab itu juga akan mendesak polisi untuk membebaskan pemimpin FPI.
Diketahui, apa yang dimaksud Ketua PA 212 Slamet yakni lewat demonstrasi bertajuk Aksi 1812 di Istana Negara, pada Jumat (18/12/2020) besok.
Baca juga: Teriak Anakku, Ibu Pingsan Sebelum Anak Dituntut Hukuman Mati karena Bawa Sabu 119 Kg: Dia Disuruh
Baca juga: Mahfud MD : Kamu Seorang Pejabat atau Siapapun Dipanggil oleh Polisi itu Tidak Usah Panik
"Saudaraku, ihwan fillah, mujahid mujahidah 212. Makam enam syuhada pahlawan revolusi akhlak belum kering. Cucuran darah masih sangat terngiang di telinga kita. Imam besar kita kembali dizalimi dan dikriminalisasi," kata Slamet dilihat Tribunnews di kanal YouTube Front TV, Kamis (17/12/2020)
Slamet menyebut apa yang dialami oleh enam laskar FPI dan Rizieq, adalah bentuk ketidakadilan.
"Saya yakin itu semua tidak membuat semangat kita menjadi lemah. Tapi saya yakin dan percaya justru ini semua membuat semangat dan perjuangan kita meningkat berpuluh-puluh kali," ujar dia.
"Karenanya Insyaallah hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 Pukul 13.00 di depan Istana Negara, akan ada aksi dari ANAk NKRI dan insyaallah saya akan hadir di sana untuk melanjutkan perjuangan kita semua demi tegaknya keadilan," kata Slamet.
Diketahui, dari poster yang diterima Tribunnews, beberapa tuntutan oleh ANAK NKRI akan disuarakan dalam aksi Jumat besok.
Baca juga: Niat Manusia Silver Bunuh Teman Datang saat di Kamar Mandi, Main HP Sebelum Potong-potong Mayat
Tuntutan pertama yakni meminta pengusutan tuntas terhadap enam laskar FPI yang tewas oleh polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
Tuntutan kedua yakni meminta Imam Besar Habib Rizieq Shihab yang ditahan di Polda Metro Jaya agar dibebaskan.
Kemudian, tuntutan ketiga yakni meminta agar kriminalisasi terhadap ulama dihentikan. Selain itu, mereka juga menegaskan agar tak ada lagi diskriminasi hukum.
Reaksi Politisi PDIP
Terkait hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo meminta semua pihak perlu menahan diri di tengah pandemi Covid-19.
"Saya perlu ingatkan demo dan mengemukakan pendapat dilindungi dalam UUD 1945 dan Undang-Undang kita. Namun perlu kita ketahui saat ini masa pandemi yang masih jauh dari kita selesaikan, nampaknya kita perlu menahan diri dan mengikuti ketentuan yang berlaku," ujar Rahmad, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (17/12/2020).
Rahmad mengingatkan bahwa saat ini DKI Jakarta masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar transisi.
Dimana pengumpulan massa yang menimbulkan kerumunan tidak diizinkan.
Apalagi hal tersebut, kata politikus asal Boyolali, Jawa Tengah, itu melanggar dan membahayakan jiwa dengan kemungkinan memunculkannya klaster baru Covid-19.
"Untuk itu kita minta dipikirkan kembali rencana aksi ini, karena sangat berbahaya bagi penularan Covid-19," jelas Rahmad.
"Masih ada cara lain di luar demo terutama di masa pandemi untuk mengutarakan beda pendapat dan soal keinginan yang ingin disampaikan. Jadi demi keselamatan peserta demo, keluarga, dan lingkungannya, untuk bisa dipikirkan kembali rencana itu," tandasnya.
(Tribunnews.com/Nuryanti, Reza Deni) (Kompas TV/Deni Muliya)
