TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG,--Calon wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) sekaligus petahana Johan Anuar, dikabarkan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana lahan TPU saat Johan menjabat wakil ketua DPRD OKU.

Menurut komisioner KPU Sumsel Amra Muslimin, selama putusan belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap hal itu tidak mempengaruhi penetapan calon terpilih oleh KPU nantinya.

"Setelah putusan final dan mengikat baru di berlaku pasal syarat calon," katanya, Kamis (10/12/2020).

Dijelaskan Amra, terkait nantinya belum ada putusan final apakah Johan bisa tetap dilantik pada Februari 2021 nanti, itu sudah ranah menteri dalam negeri bukan KPU.

"KPU hanya sampai penetapan calon terpilih, dan beberapa daerah pilkada sebelumnya, ada yang di lantik di lapas," tandasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua KPU OKU Naning Wijaya, jika sesuai aturan yang ada pihaknya akan melakukan rekapitulasi sekitar seminggu, dan dilanjutkan penetapan pasangan calon terpilih pilkada OKU pada akhir bulan Desember.

"Kita akan menetapkan pasangan calon terpilih sekitar 18 hingga 20 Desember mendatang jika tidak ada gugatan di MK (Mahkamah Konstitusi). Tetapi jika ada gugatan bisa diakhir Desember atau awal Januari 2021," jelasnya.

Dilanjutkan Naning, status Johan Anuar saat ini memang sebagai calon Wabup namun ia juga wabup hingga Februari 2021.

"Jadi kalau tidak ada kekuatan hukum tetap atau final dari pengadilan, maka hak- haknya sebagai calon tetap ada, termasuk untuk dilantik pada Februari 2021 mendatang," pungkasnya.

Semoga Ada Keadilan