Sandiago Uno & Fadli Zon Berpeluang Besar Jadi Menteri KKP Gantikan Edhy Prabowo ini Pertimbangannya

“Jadi menteri pengganti Edhy Prabowo harus jauh lebih bagus, karena harus menutup citra yang jelek dari yang ditimbulkan Edhy Prabowo dan saya melihat potensi itu ada di Sandiaga Uno," tutur Qodari.

Sementara, peluang Fadli Zon, kata Qodari, jika ditarik menjadi pejabat menteri juga akan menarik, sebab meskipun Partai Gerindra sudah berkoalisi dengan pemerintah, namun posisi Fadli Zon yang berada di DPR kerap melontarkan kritik bagi pemerintah.

“Fadli Zon jadi menteri KKP akan sangat menarik melihat bagaimana dia jika menjalankan peran sebagai Menteri KKP sebagai bagian dari eksekutif karena selama beliau di posisi legislatif banyak dan sering sekali melakukan kritik-kritik. Nah, bisa tidak kinerjanya nanti lebih bagus dari pada kritik-kritik yang ia berikan, bahkan lebih bagus dari menteri-menteri yang lain," jelasnya.

Luhuh ditunjuk sebagai Menteri KKP ad interim

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11/2020).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lalu menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ad Interim Menteri KKP.

Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut Binsar Pandjaitan telah terima surat penunjukkan tersebut.

"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," kata Jodi, seperti diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Kamis (26/11/2020).

Penunjukkan Luhut sebagai Menteri KKP Ad Interim juga disampaikan lewat Surat Edaran Nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," demikian petikan surat edaran tersebut, dikutip dari Kompas.com, Kamis.

Diketahui, Menteri Ad Interim biasanya ada, karena terdapat kekosongan kursi Menteri definitif.

Posisi Menteri Ad Interim biasanya juga diisi oleh Menteri dari bidang yang berkaitan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo keluar dari dalam kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) sore. (Tribunnews/Irwan Rismawan)
Edhy Prabowo Jadi Tersangka