Libatkan Uang Besar, 'Permainan' Sempat Dihentikan Susi Pudjiastuti, Tapi Dilanjutkan Edhy Prabowo

"Tentunya kita ikut prihatin," ujar Luhut Binsar melalui Juru Bicara Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.

Luhut pun mengimbau agar semua pihak turut menghormati proses hukum yang berlangsung.

"Kita himbau agar semua pihak yang terlibat menghormati proses yang sedang berlangsung," sambungnya.

Tanggapan Pakar Hukum

Tak cuma Luhut, pakar Hukum Pidana dan mantan hakim, Asep Iwan Iriawan juga turut mengurai tanggapan.

Dalam tayangan Kompas TV pagi ini, Rabu (25/11/2020), Asep Iwan Iriawan tanggapi penangkapan Menteri KKP oleh KPK yang diduga terkait ekspor benih lobster.

“Saya yakin ini akan diproses lebih lanjut, kalau tidak diproses ini merupakan taruhan besar nama KPK karena telah menangkap setingkat menteri," ujar Asep Iwan Iriawan.

Asep Iwan Iriawan juga meminta Presiden Joko Widodo untuk terbuka dan terang benderang, dalam kasus penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Presiden harus terang benderang dan terbuka, jika menterinya terlibat kasus korupsi," sambung Asep Iwan Iriawan.

Asep merasa yakin, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan sembarangan menangkap pejabat setingkat menteri.

“Saya yakin KPK akan memprosesnya. KPK harus melanjutkan kasus ini, kalau tidak dilanjutkan, kepercayaan terhadap KPK akan runtuh,” tambah Asep Iwan Iriawan.

Menurut Asep, ‘permainan’ di laut sempat berhenti ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti.

Namun ketika Susi diganti oleh Menteri Edhy, peraturan tentang ekspor benur diganti oleh Menteri Edhy, sehingga ‘permainan’ ini dilanjutkan kembali.

“Kasus benur ini adalah kasus ageng (sangat besar). Permainan nilai uangnya sangat besar. Kita bersyukur pada Tuhan karena KPK bisa menerobos permainan ini,” imbuh Asep Iwan Iriawan.

Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo