Soal Dana BOS, Kadisdik Tegaskan di Sumsel Tidak Ada Sekolah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan rencana pemerintah untuk menyesuaikan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah-sekolah di wilayah 3T yakni terdepan, terluar, dan tertinggal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Riza Pahlevi mengatakan sangat menyambut baik rencana dari Kementrian.

"Apapun kebijakan atau wacana dari pemerintah pusat kita sambut baik," jelas dia, Senin (9/11/2020) usai Acara Sosialisasi dan Entri Belanja Modal BOS SMA/SMK dan SLB.

Riza mengatakan untuk daerah 3T, sejauh ini untuk di Sumsel tidak ada untuk tingkat SMA dan SMK.

"Kalau di Sumsel tidak ada, yang menentukan daerah 3T yakni kan dari Kementrian Desa," tegas dia.

Baca juga: Masa Pandemi, Kinerja PTBA Tetap Positif, Bukukan Laba Rp 1,7 Triliun hingga Kuartal III Tahun 2020

Apalagi, wacananya untuk dana BOS nanti tidak lagi berdasarkan jumlah siswa namun yang banyak juga tidak berkurang.

"Ini wacana-wacana ini semua sudah kita dengar. Kita sambut baik semuanya," tegas dia.

Terkait sosialisasi ini, kata dia dilakukan agar semua pelaporan dana bos bisa terkoordinir dengan baik.

"Kita undang seluruh kepala sekolah, kabid, bendahara sekolah bagaimana mengentri belanja aset sekolah agar tak ada selisih antara belanja modal dan laporan aset," jelas dia.

Lanjut dia, dengan menggunakan aplikasi SIMDA yang terkoordinir menjadi satu bagian pelaporan.

Bisa untuk Beli Laptop Guru 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan rencana pemerintah untuk menyesuaikan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah-sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Nadiem menilai, kebijakan ini sebagai upaya pemerintah menjangkau dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah 3T agar mampu mengejar ketertinggalan dari sekolah-sekolah di kawasan perkotaan.

“Tahun depan, kami akan prioritaskan kepada sekolah yang jumlah muridnya sedikit dan daerah-daerah terluar, terdepan dan terluar.

Baca juga: Indef Apresiasi Sektor Pertanian Tetap Tumbuh di Kuartal III, Nilai Ekspor 2,82 miliar Dolar AS

Karena kasihan sekali dengan dana BOS yang kecil, sekolah itu tidak menerima (dana BOS) yang banyak sekali. Padahal tentu ada biaya-biaya sekolah. Sekecil apapun pasti ada biaya minimumnya,” tutur Nadiem seperti dilansir dari laman Kemendikbud.

Bagi sekolah yang sudah besar dan mapan, Nadiem memastikan tahun 2021 tidak akan ada penurunan dana BOS.

“Jadi kita akan pastikan, tidak ada dana BOS yang turun tapi untuk teman-teman kita di sekolah-sekolah kecil, daerah terluar, tertinggal itu akan meningkat secara dramatis. Itu adalah yang namanya pro afirmasi, pro rakyat yang membutuhkan. Itu yang sebenarnya,” ujar Mendikbud.

Pada kesempatan ini, Mendikbud juga menjelaskan kebebasan penggunaan dana BOS yang keputusan penggunaannya sepenuhnya berada di kepala sekolah.

"Jadi dana BOS sekarang bisa digunakan untuk guru honorer, bisa digunakan untuk beli laptop, beli pulsa, bahkan untuk membantu ekonomi guru-guru honorer. Jadi mohon dimanfaatkan kemerdekaan kepala sekolah dalam mengelola dana BOS tentunya dengan pelaporan yang harus transparan,” tutur Mendikbud.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri menjelaskan, untuk tahun depan anggaran untuk digitalisasi sekolah mencapai Rp 3 triliun.

Rencananya, kata dia, setiap sekolah akan menerima 15 laptop dan satu access point.

Laptop yang akan diberikan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti untuk asesmen kompetensi minimum, asesmen nasional, dan praktikum.

Dari segi penggunaan, Kemendikbud menilai laptop lebih tahan lama daripada tablet.

Selain itu, laptop yang dimiliki sekolah itu dapat digunakan oleh siswa atau guru, serta memiliki fungsi yang lebih banyak.

“Total dana yang diinginkan untuk digitalisasi sekolah ini sebenarnya mencapai Rp15 triliun namun untuk setiap tahunnya baru bisa dianggarkan Rp3 triliun,” tutur Jumeri.

Meski begitu, Nadiem mengatakan digitalisasi sekolah itu bukan hanya penyediaan sarana TIK.

"Tetapi juga mempermudah guru untuk memilih apa yang paling cocok untuk anaknya," terang Nadiem seperti dikutip dari laman Kemendikbud.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Nadiem Makarim: Dana BOS 2021 Bisa Untuk Bantu Ekonomi Guru Honorer & Beli Laptop

Ikuti Kami di Google