Terima 2 Map Berisi Tuntutan Buruh, Gubernur Sumsel Akan Antar Sendiri ke Jakarta

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Aksi serikat buruh dan pekerja yang menggelar aksi menolak UU Omnibus Law atau Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Sumsel, akhirnya ditemui Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Saat menemui massa, Gubernur mengungkapkan massa dari serikat buruh dan pekerja telah berkumpul dengan damai.

"Terima kasih bukan hanya satu pendapat. Dolor-dolor datang dengan persahabatan. Saya terima, saya dukung aksi yang sangat bersahabat dan akan direkomendasikan ke pemerintah pusat terkait Omnibus Law," ungkap HD kepada massa, Kamis (15/10/2020).

Herman Deru juga menyampaikan penjelasan-penjelasan dari DPR dan menteri mengenai UU Omnibus Law yang baru saja ditetapkan. Ia juga telah membaca dan beberapa poin yang menjadi perhatian terlebih terhadap ketenagakerjaan.

"Sebagian besar pasal-pasal yang ditetapkan, ada harapan pelaku UMKM dan pelaku usaha kecil. Saya fokus, UU tentang ketenagakerjaan. Kabar baiknya, UMR yang akan menetapkannya gubernur. Pesangon yang dihilangkan, itu tidak benar. Tenaga kerja asing seenaknya bekerja dan masuk tidak benar, ada waktu yang ditentukan lamanya. Pengusaha yang melanggar, bisa kena pidana.
Cuti hamil dan melahirkan dihilangkan, itu isu yang beredar harus dipertanyakan," jelas HD.

Herman Deru tidak menyalahkan buruh dan pekerja yang datang untuk kumpul dan datang ke DPRD Sumsel. Buruh dan pekerja hanya ingin dilahirkan peraturan yang belum lahir terkait kesejahteraan guru.

Sehingga, buruh dan pekerja ada kepastian dan tidak terambang ambing tanpa kejelasan. dari itulah, Gubernur meminta kepada massa untuk membuatkan dan tuangkan apa yang menjadi tuntutan dari buruh dan pekerja.

"Ini sudah saya terima dua map. Ini akan diantar ke pusat, bila perlu saya sendiri yang mengantarkannya. Ini merupakan bentuk suara buruh dan pekerja di Sumsel. Saya juga tidak ingin buruh Sumsel hidup tidak laik. Ini akan saya sampaikan ke Presiden dan DPR," jelasnya.

Baca juga: Polda Sumsel Beri Apresiasi pada Polrestabes Palembang, Libatkan Waria Saat Unras UU Cipta Kerja

Sempat Tegang

Ketegangan sempat mewarnai aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar oleh ribuan buruh di Palembang, Kamis (15/10/2020).

Padahal sebelumnya, aksi ini berjalan lancar dan Kondusif.

Massa terpancing emosinya saat oknum preman meminta uang parkir kepada sejumlah buruh yang ikut turun ke jalan menggelar aksi demo.

"Kami tadi diarahkan oleh pihak kepolisian untuk memarkirkan kendaraan di kawasan dekat sini. Katanya aman, kendaraan kami akan dijaga. Tapi apa, rekan-rekan kami sekarang malah harus berhadapan dengan preman yang meminta uang parkir," ujar salah seorang koordinator aksi disela-sela demo berlangsung.

Sontak hal ini memicu emosi ribuan massa yang menggelar aksi.

"Tahu begini, lebih baik kami bawa kendaraan sampai ke sini (depan gedung DPRD Provinsi Sumsel)," teriak salah seorang pendemo.

Tak tinggal diam, aparat kepolisian langsung bergerak menindaklanjuti hal tersebut.

Kemudian suasana kembali kondusif dan aksi unjuk rasa kembali dilanjutkan.

Sementara itu, disela aksinya, perwakilan buruh juga menyebut sudah berulang kali menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumsel.

"Tapi kami merasa tidak pernah dihargai, kami tidak di temui. Sekalinya ditemui, ada batas kawat besi yang membatasi," ujarnya.

Pernyataan tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi, Syaiful Fadli yang didampingi Sekwan, Ramadhan S Basyeban.

Kepada awak media, Syaiful menyebut sedari awal omnibus law cipta kerja masih menjadi rancangan undang-undang (RUU), DPRD Sumsel terus membuka jalan lebar bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin memberikan aspirasinya.

"Pertama, ini adalah rumah rakyat, jadi siapapun bisa menyampaikan aspirasinya di sini. Dan sejak masih RUU (omnibus law), DPRD selalu terbuka. Jadi bohong kalau ada yang bilang kami tidak menerima peserta aksi. Sejak awal gedung ini terbuka untuk siapapun," ujarnya. 

"Sejak masih RUU, ketua DPRD sumsel sudah memfasilitasi bagi yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung. Bahkan sudah juga menyurati langsung ke DPR RI. Jadi kami sudah menerima aspirasi mereka," kata Syaiful menambahkan.

Ia mengatakan, hari ini ketua DPRD Sumsel sudah siap untuk menerima perwakilan pendemo yang ingin menyampaikan aspirasinya.

"Kami menerima laporan bahwa akan ada aksi massa. Dan kami bersama ketua DPRD sudah siap menerima massa aksi. Tapi kami menerima laporan bahwa aksi akan digelar siang hari, namun rupanya dari pagi sudah dimulai. Karena kebetulan saya yang ada di sini, jadi saya temui. Saya sudah berdiri satu jam, tapi tidak diberi kesempatan untuk ngomong. Jadi kami DPRD siap menerima apapun aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat," ujarnya.