Breaking News:

Pilkada Ogan Ilir 2020

Pasangan Ilyas- Endang Terancam Didiskualifikasi di Pilkada Ogan Ilir, Direkomendasi Bawaslu OI

Keputusan Bawaslu OI mendiskualifikasi pasangan calon yang diusung dari PDIP, Golkar, Hanura dan PBB tersebut, berawal dari laporan masyarakat.

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Weni Wahyuny
istimewa
Bakal calon pasangan Bupati dan wakil Bupati Ogan Ilir (OI), Ilyas Panji Alam dan Endang PU dipanggil DPP PDIP, Sabtu (27/6/2020). 

"Kalau administrasi outputnya rekomendasi, dan itu sudah diserahkan ke KPU, tinggal KPU untuk memberikan sanksi yang dijatuhkan apa, terserah KPU. Sebab berdasarkan PKPU, KPU bisa melakukan kajian ulang, masih bisa ditolak, diterima atau ditindaklanjuti seperti apa, dan itu kewenangan KPU mutlak," tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, ketua KPU Sumsel Kelly Mariana membenarkan adanya rekomendasi Bawaslu OI tersebut, dan saat ini KPU OI masih mengkajinya, karena hal itu merupakan kewenangan KPU OI untuk menindaklanjutinya.

"Nanti KPU OI yang memutuskan dan hingga saat ini belum diputuskan, karena dikasih waktu 7 hari setelah menerima rekomendai, dan mereka hanya konsultasi dan koordinasi ke KPU Sumsel," jelas Kelly

Diungkapkan Kelly, kalau sesuai undang- undang dan terbukti dengan bukti- bukti yang ada pelanggaran dibuat, hal itu bisa saja paslon digugurkan.

"Rekomendasi Bawaslu memang harus ditindaklanjuti, seperti kami dulu saat Pileg 2019 memang ditindaklanjuti tapi tidak melaksanakan rekomendasi sesuai permintaan Bawaslu. Tapi kami menindaklanjuti dengan konsultasi ke KPU RI, sudah itu dengan cara lain. Kenapa, dengan alasan tidak memungkinkan membuka kotak saat itu, dan aturan KPU membuka kotak itu satu tingkat dibawah seperti itu," capnya.

Untuk rekomendasi Bawaslu OI ini, KPU OI sendiri harus mencari alasan yang tepat kalau tidak mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu itu.

"Ternyata juga Bawaslu OI ini sudah mengklarifikasi terlapor dan yang dilapor, sudah sampai 30 orang termasuk calon, dan mereka kekeh kalau ada pelanggaran. Sekarang KPU OI harus mengkaji dulu, menggali, memeriksa dan harus hati- hati menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti itu. Itu kewenangan KPU OI, kami hanya memberikan saran dan masukan tentang regulasi perundang- undangan yang ada," tandasnya.

Terpisah ketua KPU OI Massuryati membenarkan jika rekomendasi Bawaslu setempat sudah dipihaknya, dan pihaknya sedang mengkajinya.

"Memang ada rekomendasi dari Bawaslu OI, tapi kita lagi proses, dibahas dan dikaji serta didalami dahulu. Jadi belum bisa berkomentar banyak, termasuk kita terus berkonsultasi dengan KPU Sumsel dan KPU RI," ungkapnya.

Dilanjutkannya, KPU belum bisa memberikan gambaran kedepan, sebab yang mengetahui pasal- pasal yang dilanggar adalah Bawaslu OI.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved