Junaidi Kaget Anaknya Diamankan di Mapolrestabes Palembang, Sebelumnya Tidak Izin Ikut Demo

"Kami PKS Sumsel satu suara dengan PKS di DPR RI untuk menolak pengesahan itu, karena kondisi saat ini tidak tepat. Apalagi hak- hak pekerja di UU baru itu tidak banyak lagi yang diterima dan ini sangat menyedihkan. Jadi kami bersama masyarakat secara tegas meminta uu ini dibatalkan melalui jalur yang ada," tegasnya.

Ketua Fraksi Demokrat MF Ridho mengaku jajarannya di pusat melakukan aksi walk out adalah bentuk penegasan terhadap penolakan UU Cipta kerja itu yang dinilai tidak ada urgensinya. Padahal pemerintah harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"UU Cipta kerja ini dinilainya sangat dipaksakan, dan berat sebelah. Soal materi yang ada sikap partai Demokrat sudah jelas menolaknya," cap Ridho.

Ketua komisi IV DPRD Sumsel ini menyayangkan pengesahan itu, karena masih di tengah pandemi, dan hal ini terkesan memecah belah buruh dan pekerja. Mereka pun akan menampung aspirasi masyarakat yang melakukan aksi demo menolak pengesahan itu dengan harapan tetap dilakukan secara damai.

"Tidak mungkin ada pasal yang tidak melemahkan hak buruh jika partai Demokrat menolak. DPRD ini rumah rakyat dan jika ada aspirasi masyarakat untuk penolakan itu, maka lembaga menerimanya," tuturnya.

Wakil ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki menambahkan, jika banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja yang jumlahnya besar sekali di RUU tersebut.

"Selain itu, RUU tersebut juga berbahaya. Tampak sekali bahwa Ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu Kapitalistik dan Neo-Liberalistik. Pengesahan RUU Cipta kerja ini menjadi jauh dari prinsip-prinsip Keadilan Sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya. InsyaAllah Partai Demokrat akan terus berjuang bersama, terutama bersama kaum buruh dan pekerja yang akan terkena dampak RUU Cipta Kerja ini," ujarnya.

Dewan Pengkhianat Rakyat

Ratusan buruh di Lahat yang tergabung dalam Aliansi Buruh Lahat berunjukrasa ke DPRD Lahat. Saat aksi mereka menyebut DPR bukan bukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melainkan sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat.

Massa menilai, DPR sama sekali tidak berpihak kepada buruh sehingga disahkanya Omnibus Law yang tidak berpihak kepada kaum buruh ditanah air.

"Dahulu minta suara kita. Sekarang sudah jadi DPR tidak bisa memperjuangkan kita. DPR bukan wakil rakyat tapi dewan penghianat rakyat, "tegas Erwin, salah satu perwakilan massa saat menyampaikan orasinya, di depan kantor DPRD Lahat, Kamis (8/10).

Hingga berita ini dibuat, massa terus menyampaikan orasinya. Massa berteriak mana DPRD Lahat, keluar temui massa. Lantaran tak kunjung ada perwakilan DPR yang hadir, massa terus berteriak. Tak hanya itu, secara serentak massa menyanyikan lagu wakil rakyat mikik Iwan Fals.

"Ke depan jika massa pemilihan anggota DPRD kita harus hati hati dan jangan mau asal pilih partai yang tak mendukung kita,"teriak Erwin.

 Ratusan buruh di Kota Lahat yang tergabung dalam Aliansi Buruh Lahat, Kamis (8/10/2020) mendatangi halaman Kantor DPRD Lahat.

Mereka demo sebagai bentuk penolakan UU Omnibus Law yang disyahkan DPR RI, Senin (5/10/2020) malam.

Sambil berteriak menyuarakan aspirasinya, ratusan massa datang naik kendaraan roda empat dan roda dua. Massa juga membawa spanduk dengan bertuliskan penolakan terhadap omnibus law.

Hingga berita ini dbuat, massa masih melakukan orasi. Tak hanya itu, masih banyak buruh yang terus berdatangan. Dis isi lain, anggota Polres Lahat, Pol PP Lahat, bersiaga mengamankan massa agar tertib.