Breaking News:

Penerima PKH di Sumsel Bertambah 30 Ribu KPM, Segera Laporkan Warga yang Memang Berhak

Jika sebelumnya penerima PKH sebanyak 290 ribuan menjadi 320 ribuan maka artinya ada perluasan sebesar 30 ribuan penerimaan PKH

Tribun Sumsel/ Linda Trisnawati
Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mirwansyah 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pemerintah memiliki sejumlah kebijakan untuk membantu masyarakat miskin dan menengah ke bawah di tengah pandemi Covid-19.

Salah satunya yaitu dengan memperluas Penerima Program Keluarga Harapan atau PKH.

"Untuk di Sumatera Selatan (Sumsel) penerimaan PKH tadinya ada 290 ribuan, namun kini sudah diperluas menjadi 320 ribuan," kata Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mirwansyah, SKM, MKM saat dibincangi Tribun Sumsel, Kamis (1/10/2020).

Jika sebelumnya penerima PKH sebanyak 290 ribuan menjadi 320 ribuan maka artinya ada perluasan sebesar 30 ribuan penerimaan PKH.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan warga miskin baru bertambah (Misbar).

Berdasarkan data yang ada tercatat lebih dari 250 ribu Misbar.

Ikuti Upacara Kesaktian Pancasila Secara Virtual Bareng Presiden Jokowi, Ini Amanat Gubernur Sumsel

"Namun dari 250 ribu tersebut tidak semuanya bisa masuk dalam program PKH. Misal pegawai hotel tadinya dirumahkan, bisa saja sekarang sudah mulai masuk kerja dan lain-lain," katanya.

Mirwansyah pun menghimbau kepada aparatur daerah setempat agar aktif mendata warganya.

Misal ada warganya yang memang layak untuk didaftarkan bisa didaftarkan melalui RT dan dimusyawarahkan bersama.

"Jadi harapan kita jangan sampai yang berhak mendapatkan tidak dapat. Untuk PKH ini juga beragam bantuan yang diberikan ada non tunai dan tunai. Untuk baru-baru ini ada bantuan sosial beras (BSB)," katanya.

Menurutnya, untuk BSB ini disalurkan untuk tiga bulan dan yang dua bulan sudah disalurkan.

Sehingga tinggal satu bulan lagi yang akan diberikan di bulan ini. Untuk satu bulannya dapat 15 kg beras.

Projo Demo di Pemkab Muara Enim, Tolak Rencana Pembelian Mobil Dinas Land Cruiser

"Sementara itu selain ada perluasan penerimaan PKH juga ada yang degradasi sebanyak 40 orang. Untuk yang degradasi ini ada yang mengajukan sukarela karena sudah mandiri dan ada yang memang mau tidak mau dikeluarkan dari PKH karena sudah 7 tahun," jelasnya.

Ia pun menambahkan, bahwa dibatasinya 7 tahun karena dinilai selama 7 tahun penerima PKH dianggap bisa mandiri atau setidaknya tidak ada tangungan yang sekolah. Misal kalau ananya tadinya SMP artinya sudah masuk kuliah. Atau bahkan bekerja.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved