Pilkada Serentak 2020 di Sumsel

Besok Popo Ali-Sholehien Cuti, Kepala BKD Sumsel Nora Elisya Jabat Pjs Bupati OKU Selatan

Bupati dan Wakil Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo B, Commerce dan Sholehien Abuasir, SP, MSi dijadwalkan mulai memasuki masa cuti terhitung mulai 2

Editor: Weni Wahyuny
SRIPOKU.COM/ALAN NOPRIANSYAH
Pendaftaran : Pasangan Popo Ali - Sholehien saat mendaftar di KPUD OKU Selatan beberapa hari lalu, Senin (7/9/2020). 

3. Nora Elisya (Kepala BKD Sumsel) di OKU Selatan,

4. Ahmad Rizali (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan) di  Musi Rawas,

5. Suman Asra Supriyono (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) di Muratara.

"Saya sudah menunjuk orang yang akan menjabat PJs di lima kabupaten," ujar dia, Jumat (25/9/2020).

Dia mengatakan, penjabat sementara ini hanya perpanjangan tangan gubernur dan tidak berhak memindahkan serta menjalankan program- bupati definitif yang saat ini sedang cuti karena mencalonkan diri pada pilkada serentak.

"PJs tidak boleh melenceng dari program dan visi misi bupati definitif. Jadi, tidak boleh improve, hanya secara administratif menjalankan tugas bupati definitif," katanya.

Sementara, untuk kabupaten OKU Timur dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tidak ada pergantian penjabat karena masih ada bupati dan wakil bupati yang tidak mengikuti kontestasi politik.

Khusus untuk PJs bupati PALI masih tertunda karena bupati PALI, Heri Amalindo, belum ditetapkan sebagai calon bupati yang akan mengikuti Pilkada.

"Hari ini sudah periksa kesehatan dan tanggal 6 Oktober baru akan ditetapkan." ujarnya.

Tugas Pjs Sesuai Permendagri

Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menugaskan 137 penjabat sementara (Pjs) di Pilkada 2020.

Para Pjs ini sementara waktu akan menjalankan tugas kepala daerah definitif yang cuti karena mencalonkan diri di Pilkada.

"Kemendagri menugaskan 4 Pjs gubernur dan 133 Pjs bupati/wali kota dalam Pilkada Serentak 2020," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Akmal mengatakan, sebagaimana bunyi Pasal 70 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan ikut kontestasi Pilkada harus cuti di luar tanggungan negara serta melepaskan hak-hak fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved