Advertorial
Honorer di Lingkungan Pemprov Sumsel Segera Dapat Jaminan Sosial
Sebanyak 2.724 pegawai honorer atau non ASN di lingkungan Pemprov Sumatra Selatan, akan mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2021.
TRIBUNSUMSEL. PALEMBANG –Sebanyak 2.724 pegawai honorer atau non ASN di lingkungan Pemprov Sumatra Selatan, akan mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2021.
Hal ini diungkapkan Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel, Edwar Juliartha, disela- sela acara sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non-ASN, di Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (17/9/2020).
Edwar mengatakan, ribuan tenaga honorer tersebut, saat ini bekerja di 48 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumsel.
“Kami mendukung upaya perlindungan ketenagakerjaan bagi honorer di lingkungan Pemprov Sumsel, mudah-mudahan semua bisa terlindungi pada tahun 2021 mendatang,” kata Edwar.
Edwar menyatakan saat ini sudah terdapat 556 honorer, yang berasal dari 3 OPD di Pemprov Sumsel telah tercatat sebagai peserta BP Jamsostek.
Dimana, pendaftaran para peserta tersebut, merupakan inisiasi atau bersifat sukarela dari masing-masing OPD dan tidak masuk dalam APBD Sumsel 2020.
Adapun ketiga OPD yang berinisiatif memberikan tunjangan ketenagakerjaan tersebut, yakni Dinas Pertanian Sumsel, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sumsel dan RSUD Siti Fatimah.
Sementara itu Deputi Direktur BP Jamsostek Kantor Wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), Arief Budiarto, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel untuk menambah kepesertaan dari tenaga honorer.
“Kami berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel. Kami juga terus menyampaikan apa saja sih manfaat yang bakal didapat honorer jika menjadi peserta BP Jamsostek,” ujarnya.
Ditambahkam Arief, pihaknya menawarkan dua jenis jaminan atau perlindungan, yakni jaminan kecelakaan (JK) dan jaminan kematian (JKN) bagi para honorer.
Selain di lingkungan Pemprov Sumsel, kata dia, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Pemkot Palembang untuk merealisasikan program serupa.
Arief berharap jaminan ketenagakerjaan untuk honorer dapat meluas ke seluruh pemda yang ada di provinsi tersebut.
“Secara kinerja, kepesertaan dari tenaga honorer ini juga dapat mendukung capaian kami,” pungkas Arief.