Breaking News:

Berita Eksklusif Tribun Sumsel

Eddy Yusuf Tolak Menyerah, Kawal Pilkada Lawan Kotak Kosong

Banyak orang pikir usai gagal mendaftar akan pulang dengan mata sembab, tapi itu tidak terjadi. Saya punya tanggung jawab besar untuk daerah ini.

Editor: Vanda Rosetiati
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
Mantan Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf. 

TRIBUNSUMSEL.COM, BATURAJA - Baliho sosialisasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), H Eddy Yusuf dan Helman, masih dijumpai sudut Kota Baturaja. Meski akhirnya pasangan itu gagal menjadi bakal calon bupati/wakil bupati karena tidak mengantongi dukungan dari partai politik (parpol) maupun perseorangan.

Tribun mengunjungi kediaman Edy Yusuf di kota Baturaja, di tempat itu mulanya menjadi posko pemenangan pasangan Eddy Yusuf dan Helman. Sekarang dijadikan posko pemenangan kolom kosong.

Sebuah baliho besar pun terlihat di halaman rumah itu, tertulis ajakan untuk mencoblos kolom kosong pada pemilu 9 Desember. Pada baliho itu itu juga tertulis "Hak Berdemokrasi Masyarakat Kita Sudah Dirampas".

"Kasarnyo, sudah kita kebet (ikat), dipotong uwong, yang motong pasti nimpo. Itu yang idak tau kito. Dak usahlah, gek malah jadi masalah," kata Eddy Yusuf di halaman kediaman pribadinya di Baturaja akhir pekan lalu.

Eddy yang mengenakan baju putih ala Presiden Jokowi kala itu tengah memberikan arahan kepada para pendukungnya untuk tidak golput dan mencoblos kolom kosong pada Pilkada 2020 mendatang.

Mantan Wakil Gubernur Sumsel itu seakan menabuh genderang pilkada Ogan Komering Ulu (OKU), sekali pun dirinya tidak menjadi kontestan dalam pesta demokrasi serentak itu.

"Kalau pertanyaan berapo? Berapo itu yang susah dijawab, gek jadi masalah," katanya lagi.

Disinggung politik transaksional tahapan pada pilkada 2020, Edy kembali enggan menjawab. Ia mengatakan transaksional itu berdasarkan kesepakatan dan bermuara pada uang. Hal itu, menurutnya, sudah diketahui banyak orang.

"Pertanyaannya, bagaimana bisa ada puluhan daerah yang akan menggelar pilkada calon tunggal? Itu luar biasa. Itu sudah ada kepala daerah di Jember, itu petahana yang memberikan statmen. Itu saya dengarnya ngeri," katanya.

Mantan Bupati OKU itu menyebut terdapat perubahan partai politik di masa lalu dengan masa kini. Perbedaanya terletak pada kebijakan politik yang kini berada di tangan pimpinan pusat.

Pimpinan partai di daerah tidak bisa memutuskan semua diputuskan dipusat. Padahal pimpinan partai di pusat tidak sepenuhnya mengetahui kondisi di daerah.

"Kalau 2005 lalu, itu pimpinan partai di daerah bisa memutuskan arah dukungan pileg atau pilkada. Sekarang semua di tangan pimpinan pusat," jelasnya

Diakuinya, mulanya tidak memiliki keinginan untuk maju dalam pilkada, tapi masyarakat berbondong-bondong mendatang kediamanya di Kota Palembang.

Usai berkonsultasi dengan para tokoh agama dan politik akhirnya dirinya memutuskan untuk maju tapi rencana itu tak terlaksana karena ia tidak mengantongi dukungan.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved