Breaking News:

BPS Sumsel Mulai Verifikasi Data Kependudukan, Wagub Mawardi Ingatkan Masyarakat untuk Jujur

Verifikasi tersebut bertujuan memperbaiki kemungkinan kesalahan saat penginputan saat sensus penduduk online yang dilakukan beberapa bulan belakangan.

HUMAS PEMPROV SUMSEL
VERIFIKASI DATA - Wagub Sumsel H Mawardi Yahya menerima petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel yang melakukan verifikasi data hasil Sensus Penduduk Online 2020 (SP 2020), Jumat (11/9/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel mulai melakukan verifikasi data hasil Sensus Penduduk Online 2020 (SP 2020).

Kegiatan ini diawali dari kediaman pribadi Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, Jumat (11/9/2020).

Menurut Mawardi, verifikasi data kependudukan memang penting dilakukan mengingat dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan data yang valid dan akurat.

Termasuk juga mendorong agar program untuk kesejahteraan masyarakat yang telah digagas pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

"Data ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan daerah ke depan. Melalui data ini pemerintah bisa merumuskan program-program yang dapat memajukan daerah serta kesejahteraan masyarakat," kata Mawardi.

Untuk itu, dia mengajak masyarakat dapat bekerjasama dengan memberikan data yang benar kepada para petugas verifikasi.

"Berikan data yang benar dan jujur agar hasilnya nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Karena data yang dilaporlan berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah," tuturnya.

Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsi mengatakan, verifikasi tersebut bertujuan memperbaiki kemungkinan kesalahan saat penginputan saat sensus penduduk online yang dilakukan beberapa bulan belakangan.

Hal itu juga dilakukan, sekaligus untuk memastikan tidak terjadi perubahan data sejak sensus online dimulai hingga pendataan lapangan saat ini.

"Tujuannya untuk memastikan keberadaan penduduk itu. Data yang digunakan yakni data dari SP 2020 yang telah dilakukan sebelumnya ditambah data dari Disdukcapil yang disebut daftar penduduk yang harus kita verifikasi keberadaannya apakah sesuai dengan SLS ata RT nya atau tidak, apakah sudah meninggal, atau ada penambahan sehingga menghasilkan jumlah penduduk, jumlah penduduk menurut komposisi atau wilayah dan kepemilikan NIK," kata Endang.

Halaman
12
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved