Berita Lubuklinggau

6 Ribu Motor dan 2 Ribu Mobil di Lubuklinggau Menunggak Pajak

Pemutihan denda PKB bulan kedua ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Kota Lubuklinggau untuk lebih taat lagi membayar pajak kendaraan

Penulis: Eko Hepronis | Editor: Wawan Perdana
Tribun Sumsel/ Eko Hepronis
Kepala UPTB Bapenda Provinsi Sumsel Lubuklinggau, Addi Ramdoni 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU-Saat ini ada 2.406 kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Lubuklinggau memanfaatkan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 1,2 miliar.

Kepala UPTB Bapenda Provinsi Sumsel, Lubuklinggau, Addi Ramdoni menyampaikan, capaian tersebut belum terlalu maksimal, mengingat jumlah kendaraan yang menunggak di Kota Lubuklinggau masih cukup banyak.

"Alhamdulillah saat ini antusias masyarakat cukup tinggi. Tapi jumlah kendaraan yang tidak taat pajak untuk roda dua lebih kurang ada 6 ribu sedangkan untuk kendaraan roda empat ada 2 ribu," ungkapnya pada wartawan, Minggu (6/9/2020).

Ia pun berharap, momen pemutihan denda PKB bulan kedua ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Kota Lubuklinggau untuk lebih taat lagi membayar pajak kendaraannya.

"Untuk target secara global hingga saat ini masih berproses. Capaian saat ini baru terealisasi sebesar 68 persen dari target tahun ini sebesar Rp. 51 Miliar. Mudah-mudahan diakhir TW 3 ini bisa terealisasi mencapai 75 persen," ujarnya.

Saat ini, ada kabar baik untuk masyarakat Lubuklinggau, sesuai perintah Gubernur Sumsel beberapa waktu lalu ada mekanisme pengurangan penghapusan pajak kendaraan yang tertunggak lama.

Namun, mekanismennya harus sesuai dengan aturan, namanya Doleansi, Doleansi ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 3 tahun 2011 pasal 7 tentang pengurangan pajak kendaraan bermotor.

"Misal lima tahun nunggak hanya dibayar kurang dari itu, dan itu memang hak dari wajib pajak yang menyampaikan keberatan atas tunggakan pajak kendaraanya," ungkapnya.

Ada pun syarat Doleansi ini, pertama pemohon harus menyatakan permohonan Doleansi keberatan membayar pajak kendaraan dengan dibuktikan alasan yang ril tentang keberatan wajib pajak, membayar sesuai dengan jumlah pajak yang tertunggak.

"Kemudian dibuktikan secara nyata bahwa kendaraannya selama tertunggak pajak ada penyebabnya.
Misalnya rusak parah, tabrakan, atau proses dibengkel yang tak kunjung selesai, sehinga tidak terpakai namun pajaknya terus terhitung," ungkapnya.

Selanjutnya, Tim dari UPTB Samsat setempat akan melakukuan pengecekan kelapangan, setelah dilakukan pengecekan kemudian dibuatkan berita acara dengan dibuktikan oleh foto-foto.

Setelah selesai, UPTB akan meneruskan permohoan tersebut ke Bapenda provinsi TK I, bahwa wajib pajak yang bersangkutan memohon pengurangan wajib pajaknya sesuai syarat ketentuan yang tercantum.

"Nanti masalah disetujui atau tidak kembali lagi ke provinsi, apakah disetujui dikurangi atau tidak. Namun dengan adanya aturan tersebut artinya kendaraan yang menunggak lama masih bisa juga diselesaikan," ujarnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved