Breaking News:

Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Sumsel Diperpanjang Sampai 30 September 2020

Program pemutihan pajak kendaraan di Sumatra Selatan (Sumsel) diperpanjang sampai dengan 30 September 2020

Penulis: M. Ardiansyah | Editor: Wawan Perdana
Instagram @hermanderu67
Warganet bertanya tentang pemutihan pajak di kolom komentar video Gubernur Sumsel Herman Deru bersama cucu, Kamis (27/8/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Program pemutihan pajak kendaraan di Sumatra Selatan (Sumsel) diperpanjang sampai dengan 30 September 2020.

Tingginya antusias wajib pajak yang memanfaatkan program ini membuat Pemprov Sumsel, memperpanjang program pemutihan denda pajak dan gratis bea balik nama (BBN).

Hal ini disampaikan Gubernur Sumsel Herman Deru saat menjawab pertanyaan warganet di akun instagramnya @hermanderu67, Kamis (27/8/2020).

Berdasarkan data, hingga tanggal 22 Agustus ada sebanyak 35.543 unit kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat memanfaatkan program ini.

Angka ini mengalami peningkatan hingga 300 persen dibandingkan hari normal.

"Untuk Palembang dan beberapa daerah lain, masyarakat yang menyambut pemutihan ini animonya sangat antusias. Tetapi banyak juga di daerah, tidak terlalu antusias. Sehingga, kami imbau kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan momen pemutihan ini," ujar Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Juni, Rabu (26/8/2020).

Dari awal Agustus hingga tanggal 22 Agustus ini, lanjut Juni setidaknya penghapusan denda pajak telah dihapuskan sekitar Rp 15.587.869.325.

Program Pemutihan : Samsat Prabumulih Hapuskan Denda Pajak Kendaraan Senilai Rp438 Juta

Begitu pula dengan beban BBN senilai Rp 4.295.515.250 yang dibebaskan.

"Sementara, dari evaluasi pemutihan kembali akan dilanjutkan bulan September. Dari hasil evaluasi yang ada, namun untuk bulan selanjutnya hingga Desember juga akan dilakukan evaluasi apakah akan dilanjutkan atau tidak," jelas Juni.

Ditlantas Polda Sumsel, mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumsel untuk segera membayar pajak kendaraannya jika dirasa sudah mati pada saat adanya pemutihan.

Karena penindakan di lapangan dapat dilakukan petugas bila surat-surat kendaraan tidak di sahkan.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved