KPAD Sumsel Usulkan Satu Keluarga Bantu Rp1.000 per Hari untuk Sekolah Daring
Wifi itu ditempatkan di sebuah balai pertemuan yang kemudian digunakan sebagai kelas sederhana. Penggunaan balai itu bergantian sesuai jadwal yang tel
Penulis: Yohanes Tri Nugroho | Editor: Weni Wahyuny
Dalam mengatasi persoalan kekurangan piranti atau alat PJJ diatasi dengan meminjamkan alat dari tingkatan pendidikan berbeda. Misalnya, ada anak SD tidak punya smartphone maka meminjam pada anak SMP atau SMA.
Beberapa piranti pendukung lain misalnya laptop atau proyektor juga dipinjam orang yang tergolong mampu. Tentu melalui pendekatan dan pemberian pengertian dari tokoh masyarakat.
"Cara ini sungguh efektif, orangtua tidak perlu repot repot untuk mendampingi anak, mengeluarkan dana besar untuk internet. Orangtua tetap bekerja sementara anak anak dapat belajar daring dengan baik," katanya
KPAD Sumsel menegaskan tengah mempersiapkan usulan itu kepada pemerintah untuk segera mengadopsi langkah itu sekaligus menjawab keluhan banyak orangtua dalam pelaksanaan PJJ.
Langkah ini juga dapat menumbuhkan gotong royong ditengah masyarakat dan memberikan kesempatan anak anak bersosialisasi yang tidak bisa didapatkan saat melakukan PJJ di rumah.
"Kita saat ini sedang siapkan daft usulan. Kita harapkan ini dapat diterapkan di Sumsel dalam waktu dekat. Terlebih, sampai hari ini kita belum tahu kapan pandemi berakhir, sementara anak anak butuh pendidikan optimal," jelasnya
Dalam pelaksanaan pola PJJ saat ini, KPAD berharap orangtua dapat memberikan perhatian dan pendampingan sehingga anak tidak ketagihan menggunakan smarphone.
Orangtua perlu menerapkan batasan waktu, kontrol situs yang diakses dan hukuman jika melanggar. Hal itu penting untuk mencegah anak terkena pengaruh buruk gadget yang digunakan untuk PJJ.
Harus Ada Fasilitas Internet Gratis
Wakil ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki menilai, pemerintah harus menyiapkan fasilitas internet gratis, bagi masyarakat dalam menunjang anak- anak sekolah dengan cara jarak jauh atau dalam jaringan (daring) saat ini.
Sebab, walaupun dana BOS bisa digunakan, untuk membantu siswa membeli paket data, tapi itu dirasa belum mencukupi.
"Dari hasil saya keliling sekolah- sekolah dan bertemu dengan para orang tua siswa di Sumsel, bahwa mereka sangat terbebani dengan sistem belajar online saat ini," kata Muchendi, Selasa (4/8).
Menurut Muchendi yang juga koordinator Komisi V DPRD Sumsel, yang membidangi masalah pendidikan dan kesejahteraan rakyat, masih banyak kendala yang dihadapi anak- anak sekolah di Sumsel yang belajar secara daring.
"Pertama karena infrastruktur yang belum merata, susah signal. Kedua, pembelajaran jarak jauh atau daring memakan biaya yang sangat tinggi untuk membeli kuota," jelasnya.
Selain itu, orang tua juga dengan belajar sistem daring ini, harus membagi waktunya, antara bekerja dan mendampingi anak belajar secara online.