Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Deretan Persoalan Coklit Pemilih Pilkada di 7 Kabupaten di Sumsel yang Ditemukan Bawaslu

Lalu, adanya petugas PPDP yang menjadi pengurus atau anggota Parpol wajib di waspadai oleh pengawas, untuk meminimalkan kecurigaan akan hasil coklit.

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Weni Wahyuny
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Koordinator Divisi Pengawasan, dan Hubungan Lembaga Bawaslu Sumsel A Junaidi 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,-- Badan Pengawas Pemiku (Bawaslu) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan, jika dalam pelaksanaan proses Pencocokan dan Penelitian ( Coklit) data pemilih untuk Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang, masih ditemukan banyak persoalan yang terjadi dari hasil pengawasan.

Koordinator Divisi Pengawasan, dan Hubungan Lembaga Bawaslu Sumsel A Junaidi mengatakan, persoalan- persoalan itu mulai dari kelalaian Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan coklit, hingga disinyalir PPDP ada yang teafliasi dengan partai politik (Parpol).

"Temuan itu hasil pengawasan yang dihimpun dari mulai pengawas tingkat desa, sampai pada kecamatan dan bawaslu kabupaten, maka didapatlah bahwa coklit sudah berjalan
hampir lebih kurang 80 persen berlangsung lebih cepat, apabila dibandingkan dengan jumlah rentan waktu pelaksanaan, yakni sampai pada 13 agustus 2020," kata Junaidi, Senin (27/7/2008).

Beberapa- beberapa persoalan itu, diantaranya masih terjadi kelalaian dari PPDP untuk mematuhi perosedur pelaksaan coklit merata di 7 kabupaten terselenggaranya Pilkada serentak se Sumsel 2020.

"Baik itu rumah yang dicoklit, tapi tidak ditempel stiker dan pemilihnya tidak diberikan tanda bukti. PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah dan PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain," jelasnya.

Lalu, adanya petugas PPDP yang menjadi pengurus atau anggota Parpol wajib di waspadai oleh pengawas, untuk meminimalkan kecurigaan akan hasil coklit.

"Dari hasil pengawasan masih banyak terdapat beberapa persoalan status pemilih, baik itu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam daftar pemilih, pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk kedalam daftar pemilih," capnya.

Kemudian, pemilih belum memiliki E-KTP, pemilih yang data dalam Formulir A-KPU bermasalah, atau pemilih yang dalam Formulir A-KPU berada jauh dari TPSnya.

"Kesulitan akses data dan informasi kepada KPU, masih menjadi persoalan utama, dalam kebutuhan pelaporan di tiap tingkat jajaran Bawaslu," bebernya.

Dalam menanggapi beberapa massalah itu, pihaknya telah merumuskan beberapa saran, mulai kepada pengawas Desa. Dimana, pengawas Desa mesti di himbau oleh Bawaslu kabupaten kota untuk disiplin dalam pengawasan dan tertib dalam pelaporan, serta memastikan PPDP dan PPS Menaati prosedur Pelaksanaan Coklit sesuai dengan yang diamanahkan oleh PKPU .

"Kepada pengawas kecamatan mesti menjadi kordinator dari arus informasi dan komunikasi pengawas desa, disisi lain menyiapkan ruang konsultasi dan diskusi kepada pengawas desa dalam usaha pengawasan yang di laksanakan, disisi lain terhadap data hasil pengawasan panwascam mesti aktif dalam berkoodinasi dengan PPK,  untuk memberikan saran perbaikan akan persoalan yang muncul dari hasil pelaksanaan Coklit," tandasnya

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved