Wagub Mawardi Sampaikan Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM - Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menyampaikan tanggapan dan atau jawaban Gubernur Sumsel terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumsel

terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel TA 2019 dalam Rapat Paripurna XIV (14) DPRD Provinsi Sumsel di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (13/7) pagi.

Rapat itu sendiri dibuka langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sandra Deci.

Wakil Gubernur Sumsel dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa pihaknya berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pertanyaan,

harapan, himbauan, kritik, saran dan dukungan serta apresiasi yang tinggi yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel melalui juru bicaranya masing-masing.

 " Terimakasih juga atas apresiasi yang diberikan semua fraksi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Sumsel TA 2019" ujar Mawardi.

Lebih jauh Mawardi menjelaskan jawaban terhadap pemandangan umum beberapa fraksi di DPRD.

Di antaranya dari Fraksi Golkar terkait pencapaian realisasi APBD Provinsi Sumsel sebesar 91,31% Pemprov Sumsel akan lebih maksimal dalam mengestimasi pendapatan dan belanja

di tahun berikutnya serta dalam pelaksanaan program pembangunan akan selalu mengacu pada program kerja yang telah disusun dan ditetapkan sehingga pencapaian realisasi belanja lebih optimal.

Kemudian terkait kepala sekolah yang telah memasuki masa pensiun dan banyaknya pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah (SMA/SMK) telah melakukan koordinasi dengab BKD Provinsi Sumsel, untuk mengisi jabatan tersebut.

" Saat ini BKD Provinsi sedang melakukan pemetaan dan kajian terhadap kinerja Kepala Sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan karir," jelasnya.

Sedangkan mengenai peran Pemprov Sumsel dalam menanggulangi dan mengurangi penyebaran virus Covid 19, Pemprov Sumsel kata Mawardi telah melakukan sejumlah langkah.

Selain upaya promotif melalui sosialisasi kepada masyarakat, skrining di pintu masuk terhadap pendatang dari luar. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan Covid pemprov diakuinya sudah melakukan berbagai langkah lain.

" Dengan membentuk Tim Gugus Tugas melalui SK Gubernur. Penetapan status tanggap darurat, menyiapkan posko, menyiapkan RS rujukan, membuka rumah sehat Jakabaring, memberi bantuan PCR, meningkatkan jumlah fasilitas pemeriksa spesimen Covid 19 dan banyak lagi lainnya" jelasnya.

Kemudian terhadap pemandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan, Mawardi menjelaskan bahwa terkait banyaknya pimpinan OPD yang saat ini berstatus Plt atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Provinsi yang lowong,