Berita Pendidikan

Orangtua Siswa Keluhkan Uang Administrasi Rp1,5 Juta Masuk SMAN 20 Palembang, Ini Penjelasan Kepsek

Rozali menjelaskan kepada Tribun saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon uang Rp 1,5 juta ini sudah sangat rinci dijelaskan untuk pembelian apa sa

Penulis: Melisa Wulandari | Editor: Weni Wahyuny
tribunsumsel.com/khoiril
Ilustrasi Siswa SMA 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Melisa Wulandari

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kepala SMAN 20 Palembang, Rozali SPd MPd buka suara terkait dengan kabar orangtua wali keluhkan adanya uang masuk atau administrasi sebesar Rp1,5 juta untuk dibayarkan oleh siswa baru yang ditetapkan oleh SMAN 20 Palembang yang beralamat di Jalan TPH Sopian Kenawas Gandus.

Rozali menjelaskan kepada Tribun saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon uang Rp 1,5 juta ini sudah sangat rinci dijelaskan untuk pembelian apa saja kepada wali siswa baru.

"Uang Rp 1,5 juta ini untuk bayar baju seragam sekolah, kemudian tes peminatan, untuk baju olahraga, batik, muslim, topi, dasi, atribut, kartu pelajar dan foto. Waktu wali siswa ambil formulir semua sudah kami jelaskan secara detail terkait uang ini," jelasnya, Senin (6/7/2020).

Wali siswa pun membuat surat pernyataan terkait hal ini.

Kasus Terkonfirmasi Positif Corona di Palembang Capai 1.502, Kemuning 151 Kasus, IB I 150 Kasus

"Orangtua atau wali siswa baru memberi pernyataan kepada sekolah bahwa setuju dengan hal ini, adanya uang masuk atau administrasi sebesar Rp 1,5 juta ini. Hal ini juga sudah diketahui dan atas izin Kepala Dinas Pendidikan Sumsel," katanya.

"Seluruh SMA menerapkan hal ini, bukan hanya SMAN 20 saja ada uang administrasi ini. Dan uang administrasi di SMAN 20 ini termasuk terendah di Sumsel bila dibandingkan dengan SMA Negeri lainnya," jelasnya.

Bahkan pihaknya memberi keringanan bagi siswa baru yang tidak mampu.

"Kami memberikan keringanan berupa mencicil uang administrasi ini sebanyak 3 kali, ada juga jalur afirmasi dan kami lihat anak yang tidak mampu, kami gratiskan," ujarnya.

"Kasarnya, sekolah ini membeli. Seperti baju olahraga, batik, muslim. Makanya tidak bisa semua gratis. Dan uang ini dari siswa untuk siswa juga karena uangnya dipakai untuk membeli seragam seperti baju olahraga, batik dan lainnya," katanya.

Sementara itu, seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Riza Pahlevi beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi Tribun, hal ini dianggap wajar apabila uang administrasi tersebut dibayarkan untuk baju seragam.

"Menurut saya apabila uang tersebut dibayarkan untuk baju seragam, ya wajar wajar saja karena itu kan untuk si anak itu sendiri. Tapi ya sekolah jangan memaksa, kalau misal orangtua ingin buat sendiri silahkan," jelasnya.

Bagi yang tidak mampu disilahkan buat sendiri. Yang jelas perlu ada pendataan mana yang tidak mampu dan mampu. "Mengenai harganya kalau misal lebih murah di luar silahkan beli di luar, kalau koperasi menyediakan 1 set baju ya silahkan saja. Baju itu kan dipakai untuk anak itu sendiri," ujarnya.

Dan bagi orangtua atau wali siswa yang tidak mampu juga bisa diskusi dengan pihak sekolah. "Sekolah gratis kan bukan berarti gratis total, yang jelas kekurangan itu bisa dibicarakan tetapi jangan dibebankan dengan yang tidak mampu," katanya.

"Orangtua ini kan ada 2 klasifikasi, ada yang mampu dan tidak. Yang mampu silahkan mau menyumbang. Intinya uang administrasi itu harus dijelaskan seperti apa, kalau seperti kata saya sebelumnya kalau sekolah menawarkan untuk biaya pakaian seragam seperti olahraga dan lainnya ya tidak masalah," jelasnya.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved