Berita Prabumulih

Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya Bakal Putus Jaringan Gas Kota bagi Pelanggan yang Nunggak

Hal itu disampaikan orang nomor satu di Bumi Seinggok Sepemunyian tersebut lantaran tingginya pelanggan gas kota yang menunggak pembayaran.

Penulis: Edison | Editor: Weni Wahyuny
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON BASTARI
jaringan gas kota di Prabumulih 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM menegaskan, pihaknya kedepan mewacanakan akan memutus setiap pelanggan rumah tangga gas kota yang menunggak.

Hal itu disampaikan orang nomor satu di Bumi Seinggok Sepemunyian tersebut lantaran tingginya pelanggan gas kota yang menunggak pembayaran.

"Kalau menunggak akan kita putus saja supaya tidak menjadi beban perusahaan," tegas Ridho yang diwawancarai usai vidcon rapat koordinasi pembahasan permohonan keringanan pembayaran tarif jaringan gas kota di ruang sekretariat gugus tugas Covid-19 Pemkot Prabumulih, Kamis (2/7/2020).

Pelanggan Keluhkan Tagihan Air Bersih Membengkak Dua Kali Lipat, PDAM Tirta Musi Tawarkan Solusi Ini

Hanya saja adik kandung Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya itu mengaku wacana memutus seluruh pelanggan yang menunggak pembayaran akan dimulai pada awal tahun 2021.

"Nanti pelanggan nunggak diputus, tapi jangan sekarang karena masih musim corona, makan saja susah, tidak mau juga kita. Mungkin kita mulai per Januari nanti," tegasnya.

Permintaan pemerintah kota Prabumulih untuk keringanan pembayaran sendiri menurut Ridho sepertinya tidak akan terrealisasi mengingat saat ini tarif gas kota untuk kota nanas sudah sangat rendah dibanding daerah lain.

"Untuk harga saja kita sudah paling rendah dibanding daerah lain yakni Rp 4.200, kita juga bukan penentu tapi hanya operator, tadi kita sampaikan dalam vidcon," katanya.

3 Warga Desa Kemang Tanduk Curi Pipa Besi Perusahaan Seharga Ratusan Juta Rupiah, Nasibnya Kini

Namun Ridho mengaku pihaknya tetap mengajukan penundaan pembayaran bagi pelanggan kepada Pertagas namun penundaan bukan berarti lunas bayaran.

"Kita ajukan penundaan, tapi masih tetap hutang, masih harus dibayar. Inilah yang masih akan dirapatkan lagi," lanjutnya.

Walikota Prabumulih dua periode itu mengaku tidak tahu persis kondisi keuangan Petro Prabu selaku perusahaan pengelolaan gas kota. Hal itu disebabkan Petro Prabu yang merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah kota Prabumulih hanya sebagai operator.

"Kita hanya operator jadi bagaimana kita mau tau apakah rugi atau untung, berapa yang nunggak dan berapa yang bayar jadi tidak jelas hasilnya. Tadi pak Direktur dalam Vidcon l, nanti kita akan ada pertemuan dua minggu lagi," tuturnya.

Seperti diketahui, kondisi PD Petro Prabu saat ini sepertinya tidak berjalan dengan baik, dimana kantor selalu sepi dan keluhan pelanggan dimana-mana. (eds)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved