Ibu-ibu Datangi Kantor Bupati Muratara, Pertanyakan Penyaluran BLT Dana Desa Bingin Rupit

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Rahmat Aizullah

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Warga berjumlah sekitar 25 orang mendatangi kantor Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Senin (22/6/2020).

Warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini berasal dari Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara.

Warga meminta Pemkab membantu menyelesaikan masalah pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa mereka.

"Masih banyak warga yang belum dapat BLT, jadi ibu-ibu ini ke sini, mungkin Pak Bupati bisa bantu menyelesaikan masalah ini," kata warga, Mardoni.

Dia mengatakan, pihaknya hanya mendampingi ibu-ibu ke kantor Bupati guna menyampaikan aspirasi untuk mendapatkan BLT-DD.

Mardoni menyampaikan, Dana Desa di Desa Bingin Rupit sebesar Rp1,5 miliar.

Jika dana itu dialokasikan 30 persen untuk BLT-DD maka uangnya sebesar Rp330 juta.

Artinya, ada sebanyak 185 keluarga yang mendapatkan BLT-DD selama 3 bulan, masing-masing Rp600 ribu per bulan.

"Seharusnya yang menerima BLT-DD itu 185 keluarga, tapi yang disalurkan pemerintah desa hanya 68 orang.

Makanya ibu-ibu ini bertanya, mengapa yang 117 keluarga lagi tidak disalurkan, padahal masih banyak warga yang terdampak wabah corona," kata Mardoni.

Kedatangan rombongan ibu-ibu ke kantor Bupati Muratara disambut oleh Sekretaris Daerah Alwi Roham untuk mengadakan audiensi.

• Viral Video Siswi SMP Dikeroyok di Taman Purbakala Palembang: Setelah Puas, Mereka Antar Saya Pulang

Alwi Roham menyampaikan, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa pasti ada alasan yang melatarbelakanginya.

Pihaknya meminta dinas terkait segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak berlarut-larut.

"Pemerintah Desa Bingin Rupit harus melakukan musyawarah desa untuk menyelesaikan masalah ini, nanti dari dinas terkait mendampingi," katanya.

Kepala Desa Bingin Rupit, Henki Basyip membenarkan dari 185 keluarga yang seharusnya menerima BLT-DD baru 68 keluarga yang disalurkan.

Sebanyak 68 keluarga tersebut merupakan kelompok lansia (lanjut usia) dan orang dengan penyakit menahun (kronis).

"Kami memang baru menyalurkan yang 68 orang itu, sesuai kriteria kelompok lansia dan sakit menahun.

Nah, untuk yang 117 orang lagi belum kami salurkan, karena takut nanti banyak warga yang protes," kata Henki.

Dia menjelaskan, sebenarnya warga yang terdampak wabah corona dan belum tersentuh bantuan sosial pemerintah berjumlah 400 keluarga.

Sebanyak 400 keluarga tersebut belum menerima bantuan sosial dari program manapun, baik PKH, BPNT maupun BST Kementerian Sosial.

"Saya terangkan, warga kami yang memenuhi kriteria penerima BLT itu ada 400 keluarga, terus kalau 30 persen dari dana desa kami cuma 185 keluarga yang dapat.

Nah terus bagaimana dengan keluarga yang belum dapat, nanti protes lagi, makanya kami musyawarah desa, keputusannya yang dapat 68 orang lansia dan sakit menahun itu," jelas Henki.