Rizal Ramli Kritik Pemerintah Jokowi Soal Iuran Tapera 'Kenapa Sih Enggak Sabar Dikit'
"Tapi saya kaget soal timing, ini rakyat kita BPJS sudah dinaikin, listrik lagi naik, pengangguran tinggi, dan sebagainya-sebagainya."
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) baru saja diteken pada 20 Mei 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mulai tahun 2020 Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah bisa mulai memungut iuran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam keputusan itu.
BP Tapera akan memotong gaji TNI Polri serta pegawai swasta dan mandiri sebesar 2,5 persen dari gaji per bulan nantinya.
Satu di antara yang kontra dengan keputusan tersebut adalah Ekonom Senior, Rizal Ramli.
Dilansir TribunWow.com dari Kabar Petang tvOne pada Sabtu (7/6/2020), Rizal Ramli mengaku sebenarnya secara umum mendukung program ini.
"Saya secara umum setuju bahwa semua rakyat kita berhak untuk mendapatkan rumah, tentu dipikirkan pembiayaannya," ujar Rizal Ramli.
Namun, yang menjadi masalah menurutnya adalah terkait waktu.
Rizal menilai seharusnya pungutan Tapera dilakukan tahun depan.
"Tapi saya kaget soal timing, ini rakyat kita BPJS sudah dinaikin, listrik lagi naik, pengangguran tinggi, dan sebagainya-sebagainya."
"Kok timingnya dilakukan hari ini, kenapa sih enggak sabar dikit nungguin kalau tahun depan sudah normal kembali ya kan," ujar Rizal.
Ia mengkritik bahwa seharusnya para pemimpin memperhatikan rakyat sekarang.
"Orang sudah kerja, lebih stabil, baru kita laksanakan program ini."
"Saya khawatir banyak yang kebijakan ini mohon maaf, pemimpin itu harus ada hatinya buat rakyat," kritiknya.
Menurut dia, memotong gaji rakyat adalah hal paling mudah.
"Jangan main seenaknya saja tadi kan mau ngumpulin biaya murah, kalau caranya dengan motong gaji mah, pekerjaan paling gampang."
