PSBB di Palembang

Rencana Revisi Perwali PSBB Palembang Tahap Kedua, Dunia Usaha Boleh Buka 7 Jam, Sebelumnya 5 Jam

Maka direncana perubahan Perwali, diperbolehkan untuk dalam satu ruangan berjumlah 50 persen dari kapasitas ruangan.

Editor: Weni Wahyuny
Tribun Sumsel/ Linda Trisnawati
Sekretaris Daerah (?Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Pemerintah Kota Palembang segera melakukan revisi atas Peraturan Walikota (Perwali) nomor 14 tahun 2020 di tahapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kedua hingga 16 Juni ini.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Perubahan yang dilakukan bersifat prinsip.

Beberapa poin revisi Perwali yang dimaksudkan diantaranya mengubah peraturan selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan
kegiatan dengan jumlah lebih dari 4 (empat) orang di tempat  atau fasilitas umum. 

Maka direncana perubahan Perwali, diperbolehkan untuk dalam satu ruangan berjumlah 50 persen dari kapasitas ruangan.

"Misal, dalam satu ruangan itu kapasitasnya 30 orang jadi 15 orang. Misal melakukan meeting di ruangan boleh tapi harus berjarak dan protokol kesehatan lainnya wajib selalu dilakukan," jelasnya, Rabu (3/6/2020)

Lanjut Dewa, kenapa dipilih pembatasan hanya 50 persen dari kapasitas diharapkan, penerapan physical distancing dapat dilakukan guna mempersiapkan menuju new normal nanti.

"Sementara untuk pemberlakukan jam kerja perkantoran masih tetap 5 jam sembari menunggu informasi lanjut," jelasnya

Kemudian, poin lain bila selama pemberlakukan PSBB bagi dunia usaha di luar 11 sektor yang diizinkan beroperasi selama lima jam, di
perubahan sektor usaha boleh beroperasi selama tujuh jam.

"Syaratnya dengan tetap protokol kesehatan. Karena ini bahasannya menuju new normal dengan harapan roda ekonomi bisa kembali menggeliat," jelasnya.

Meski terdapat pelonggaran kebijakan selama PSBB berlangsung, ia menegaskan bahwa sanksi yang diberlakukan akan tetap ada apabila pelaku usaha/masyarakat yang tidak memenuhi protokol kesehatan.

"Sanksinya bertahap, mulai dari teguran lisan, tertulis, penahanan identitas hingga pencabutan izin dan denda. Tetapi semua sanksi ini melalui proses sidang tipiring terlebih dahulu," jelasnya. (Cr26/sp)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved