Pemecatan Honorer Diduga Maladministrasi Oleh Ombudsman, Bupati Ogan Ilir : Jangan Komentar Aja

TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA - Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam tak mau ambil pusing terhadap pemeriksaan dan panggilan yang aka dilakukan oleh Ombudsman Sumsel.

Ia mengatakan, siap jika tim dari Ombudsman akan mendatanginya.

"Datang aja semua, silahkan cek. Itu dia kan belum liat. Coba datang aja ke sini, siapa aja boleh. Biar jelas duduk persoalannya seperti apa.

Jangan dengar sepotong-sepotong, jangan komentar aja, datang ke sini cek," ujarnya saat diwawancarai, Selasa (26/5/2020).

Ia masih keukeh dengan keputusannya saat mengeluarkan SK Bupati Ogan Ilir, yang memecat 109 Tenaga Kesehatan Honorer di RSUD Ogan Ilir.

Ia mengatakan, tuntutan mereka terlalu mengada-ada karena semua tuntutannya telah tersedia.

"Saya kan sudah katakan, bahwa demo itu mengada-ada. Silahkan dicek, apd nya minim, siapa bilang? Cek la di situ, ada ribuan.

Ada masker, baju APD, sarung tangan kacamata, pokonya semua lengkap. Rumah singgah ada, cek di kantor DPRD itu. Sudah kita antisiapsinya.

Vitaminnya ada, susu ada semua itu. Isentif, ga ada itu yang bilang insentif ga ada.

Gugus tugas kan ada. Malah saya minta kasus per kasus. Yang bener-bener menangani pasien Covid-19, ada lagi insentif tambah lagi. Ini kerja aja belum menangani pasien corona juga belum," bebernya.

Sebelumnya, sebanyak 109 kerja honorer kesehatan di RSUD Ogan Ilir, dipecat. Mereka dipecat karena melakukan mogok selama 5 hari, sejak Jumat (15/5/2020) lalu.

Berdasarkan informasi, mereka mogok karena mempertanyakan beberapa hal. Seperti SK Gugus Tugas, APD yang layak, intensif sampai ke rumah singgah untuk tenaga medis usai menangani pasien Covid-19.

Kebijakan tersebut menarik perhatian Ombudsman Sumsel.

Dalam rilis resmi yang diterima, mereka menduga adanya maladministrasi atas tindakan yang dilakukan oleh Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam.

Menanggapi hal itu, Ilyas mengaku tak jadi soal jika ia diperiksa karena kejadian tersebut.