Breaking News:

PSBB Palembang

Pemkot Palembang Akan Segera Usulkan PSBB ke Kemenkes, Ini Kata Sekda Ratu Dewa

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, Jumat (1/5/2020) menjelaskan, usulan PSBB nanti akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan

Editor: Wawan Perdana
Tribun Sumsel/ Shinta Dwi Anggraini
Sekda kota Palembang Ratu Dewa 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam waktu dekat segera mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, Jumat (1/5/2020) menjelaskan, usulan itu nanti akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Gubernur Sumsel.

Kapan PSBB mulai berlaku?

"Nunggung SK Menkes," kata Ratu Dewa menjawab kapan waktu pelaksanaannya.

PSBB merupakan strategi yang diambil sejumlah kota di Indonesia untuk menekan penyebaran Covid-19.

Selain pengajuan PSBB, Ratu Dewa memberi kabar Pemkot Palembang mendapat apresuasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri).

Dua kementerian itu menilai Pemkot Palembang berkomitmen kuat dan serius dalam hal anggaran kebutuhan covid-19

Kemenkeu dan kemendagri menilai penyesuaian APBD Pemkot Palembang guna kebutuhan anggaran penangan covid-19 telah tepat dan benar.

Hal ini dapat diketahui dari keputusan menteri keuangan nomor 10.KM7/2020 tentang penundaan penyaluran DAU dan DBH bagi pemda yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD TA 2020, dimana dalam KMK tersebut pemerintah Kota Palembang tidak termasuk daerah yang terkena sanksi penundaan atau pengurangan penyaluran DAU dan DBH.

Pemerintah kota Palembang telah melakukan penyesuaian APBD TA 2020 dengan menetapkan Perwali No 9 Tahun 2020 secara tepat waktu dan berkesuaian untuk fokus serta serius pada kebutuhan anggaran penanganan covid-19.

Saat ini pemerintah kota palembang telah menyesuaian pendapatan sebesar Rp. 1,1 Triliun lebih dan untuk postur belanja daerah dilakukan penyesuaian anggaran belanja modal dan belanja barang jasa yaitu pengurangan 50 %.

Perubahan postur APBD Kota Palembang.

Ini dimaksudkan guna merasionalisasi pendapatan sehubungan kondisi bencana covid, dimana untuk kondisi pendapataan daerah baik PAD maupun dana transfer pusat dan provinsi terjadi penurunan dan pelemahan.

Sedangkan disisi belanja terdapat kewajiban untuk pemenuhan anggaran penangan bencana covid-19, sehingga postur APBD harus segera dilakukan penyesuaian atas kondisi yang terjadi saat ini.

"Pemerintah kota palembang siap melaksanakan penanganan bencana covid ini seoptimal mungkin dengan menyiapkan dan melaksanakan anggran tsb secara efektif/efisien, transparan, akuntanbel, dan tentunya sesuai peraturan perundang-undangan," ungkap Dewa.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved