Dinsos Sumsel Belum Juga Salurkan Bantuan, Terkendala Pendataan Warga Miskin Baru
Data warga miskin tidak bisa menggunakan data dari BPS sebab data dari BPS merupakan data tetap dan bukan berasal dari periode tertentu
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Dinas Sosial Provinsi Sumatra Selatan mengalami kendala dalam mendata warga miskin baru (misbar) yang muncul selama wabah Covid-19.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Sumsel, Mirwansyah mengatakan, kendala tersebut terkait dengan penentuan kriteria warga misbar yang tidak dapat dimasukkan ke dalam data warga miskin permanen dalam sistem data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Mirwansyah, data warga miskin tidak bisa menggunakan data dari BPS sebab data dari BPS merupakan data tetap dan bukan berasal dari periode tertentu.
Selain itu, BPS juga melakukan pendataan warga miskin baru.
"Kendalanya apakah benar memang masuk warga misbar. Itu saja, kalau yang lain tidak selalu bermasalah. Misbar akibat pandemi Covid-19 ini tidak bisa masuk data permanen pusat karena sifatnya temporer," katanya, Selasa (28/4/2020).
Mirwansyah menjelaskan, warga yang masuk kategori miskin baru ini berasal dari sektor informal yang pada saat wabah virus Corona terjadi mereka terpaksa harus mengalami penurunan penghasilan atau bahkan kehilangan pekerjaan.
"Misbar baru pun tidak masuk kategori miskin dan kaya, mereka di tengah-tengah. Contohnya driver Ojol, begitu peluang mereka ditutup langsung jatuh miskin. Juga untuk pekerja konstruksi (buruh bangunan) mereka kehilangan pekerjaan karena misalnya proyek terhenti. Jika warga desa semestinya sama termasuk kategori pekerja informal," tambahnya.
Mirwansyah menyebutkan, saat ini dari 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumsel masih ada tiga kabupaten yang belum memberikan laporan mengenai warga miskin baru kepada Dinas Sosial provinsi.
Saat ini yang datanya belum masuk yaitu tiga daerah Banyuasin, Ogan Komering Ulu (OKU), Lahat.
"Kendala di daerah tersebut adalah masyarakat di desa yang tidak mau daftar. Dari dinsos sendiri ada petugas pengumpulan data," terang Mirwansyah.
Selama wabah Covid-19 di Sumsel, lanjut Mirwansyah, terjadi peningkatan jumlah warga miskin di Sumsel lebih kurang 20 persen.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penambahan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di provinsi itu.
Jumlah PKH saat ini menjadi 300.894 kekuarga dari sebelumnya 296.660 atau terjadi kenaikan 4.234 keluarga. Sama halnya dengan jumlah penerima BPNT dari 469.477 kepala keluarga menjadi 601.587 keluarga.
"Penambahan ini dari kategori miskin, hampir miskin, dan sangat miskin akibat wabah ini. Tambahan penerima manfaat baru ini selama masa pandemi terjadi," ujarnya.
Untuk membantu warga miskin baru tersebut Dinsos Sumsel pun telah diberikan anggaran oleh pemerintah pusat.
