Pilkada Serentak Sumsel

Pilkada di Tengah Pandemi, Perludem: Belajar dari Korsel Perlu Dukungan Anggaran

Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020 di Indonesia dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Direktur Eksekutif, Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem), Titi Anggraini 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020 di Indonesia dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Meskipun begitu, tak ada satu pihak pun yang bisa menjamin bahwa pada waktu tersebut wabah Covid-19 berakhir.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, jika pilkada terpaksa digelar di tengah pandemi corona, Indonesia bisa belajar dari negara lain. Seperti negara Korea Selatan yang sukses melaksanakan Pemilu Parlement ditengah pandemi corona.

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) negara Korea untuk meyakinkan pemilih itu berhasil. Termasu memberikan kepastian keamanan, keselamatan dan keamanan warga memilih, peserta maupun petugas pemilu, meski ada ancaman kesehatan terhadap mereka," kata Titi.

Diterangkan Titi, semua pihak harus punya komitmen untuk Pilkada dan sepakat jika pemilihan saat ini teyap dilakukan langsung oleh rakyat.

"Namun kita harus memenuhi asas dari pemilu, yaitu langsung bebas (luber) dan jujur maupun adil (jurdil). Konteks adil tidak hanya dilihat kontestan hanya berkompetisi sementara tanpa kecurangan, tapi juga adil bagi orang- orang yang terlibat didalamnya, adil bagi orang yang bekerja untuk tidak membahayakan mereka, adil bagi peserta untuk supaya tidak membahayakan ke masyarakat," ucapnya.

Mengingat selama ini kampanye dijelaskan Titi dilakukan secara tradisional, dimana kandidat mengumpulkan masyrakat, padahal diwanti- wanti untuk jaga jarak namun menimbulkan keramaian, dan kultur budaya masyarakat Indonesia selama ini belum disiplin sehingga perlu waktu untuk menerapkannya" beber wanita asal Sumsel ini.

Ditambahkan Titi, jika berkaca pada Korsel yang berhasil menyelengarakan pemilu parlemen pada dimasa pandemi Covid-19 pada 15 April lalu, mereka menerapkan protokol yang sangat ketat.

"Ada protokol pemilih yang ada, mereka dicek melalui alat temperatur dan itu bukan besentuhan dengan kulit dan mereka harus pakai masker, jaga jarak, sarung tangan, dan petugas didalam memakai perlengkapan yang tidak memungkinkan perpindahan cairan tubuh.

"Jadi kalau kita mengambil resiko melakukan hal serupa ditengah pandemi, pasti ada konsekuensinya," cap Titi.

Halaman
12
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved