Breaking News:

PSBB Palembang

Jika PSBB di Palembang Diberlakukan, Warga Tak Berpenghasilan Harus Diselamatkan

Hal itu diungkapkannya, usai melakukan rapat koordinasi bersama Walikota, pimpinan dewan dan ketua

IG @Kemenkes_Ri
PSBB Palembang 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,-- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Palembang, Adzanu Getar Nusantara, mengaku, mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Metropolis.

Ketua Fraksi Gerindra Palembang
Ketua Fraksi Gerindra Palembang (TRIBUNSUMSEL)

Hal itu diungkapkannya, usai melakukan rapat koordinasi bersama Walikota, pimpinan dewan dan ketua Fraksi di DPRD Palembang, bertempat dirumah dinas Walikota Palembang, di Jalan Tasik, Selasa (21/4/2020).

Ia mengatakan, pada prinsipnya penerapan PSBB ini tidak jauh berbeda dengan instruksi dan himbauan yang telah di jalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Hanya saja, dengan penerapan PSBB ini, jangkauannya lebih luas dan ada sanksi menanti apabila dilanggar. Dimana, sanksinya, bisa berupa teguran, isolasi mandiri dan lainnya.

"Tapi, yang perlu dicatat. Apabila PSBB benar diterapkan, tidak secara otomatis akan menekan jumlah penularan Covid-19. Tentu, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan yang telah dibuatlah yang sebetulnya menjadi penentu atau bisa menekan angka penyebaran Covid-19," ucapnya.

Pria yang menjabat sebagai Bendahara DPC Gerindra Kota Palembang ini menjelaskan, aturan dan mekanisme PSBB, telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020, tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dimana pembatasan ini akan dilakukan selama masa inkubasi terpanjang Covid-19, yakni 14 hari.

"Sesuai dengan peraturan tersebut, masa penerapan PSBB bisa diperpanjang bila terdapat bukti penyebaran. Pembatasan yang dilakukan ini akan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi," bebernya.

Politisi muda Gerindra ini meminta, agar Pemkot Palembang melalui, gugus tugas dapat mengoptimalkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Palembang, dari level Kelurahan, Kecamatan hingga RT/RW, untuk mensosialisasikan PSBB kepada masyarakat.

Karena yang harus diselamatkan adalah orang yang tidak mendapatkan penghasilan atau tidak ada pemasukan akibat diminta untuk harus tetap di rumah guna memutus mata rantai Covid-19.

Diketahui, banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja akibat Covid-19, mereka yang harus dipikirkan. Oleh karenanya, ia meminta gugus tugas harus konsisten dan tepat sasaran dalam mendistribusikan bantuan untuk merealisasikan 3 sektor penanganan utama, yaitu sektor kesehatan, ekonomi dan pengamanan jaring sosial.

"Kami mengimbau agar masyarakat Palembang tetap menjaga kondusifitas dan jangan terlalu banyak berspekulasi terkait kebijakan yang akan di ambil oleh, Pemkot Palembang, mengingat PSBB masih dalam pengajuan, yang nantinya akan diputuskan oleh Kemenkes RI apakah disetujui atau tidak," pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: M. Syah Beni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved