Soal Tenaga Medis Diusir di Palembang, Ketua DPRD Sumsel: Pandemik Covid-19 Bukan Aib

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati berharap kepada masyarakat khususnya aparatur pemerintahan di bawah, tidak langsung menjustice orang- orang atau tenaga medis.

Hal ini diungkapkan Anita, terkait pengusiran oleh oknum kelurahan yang ada di kota Palembang, terhadap 6 tenaga medis atau perawat di RS Siloam Palembang.

"Kita merasa prihatin dengan para tenaga medis yang ada, apalagi sampai diusir dan DPRD Sumsel sangat menyesalkannya, padahal tenaga medis itu telah bekerja dalam penanganan Covid-19. Janganlah masyarakat untuk menjustice mereka, terutama aparatur pemerintah, kalau menyampaikan harus persuasib," kata Anita, Senin (20/4/2020).

Anita pun berharap, mereka yang berjuang sebagai garda terdepan, selalu dapat perlindungan Allah dan insya allah kesehatan selalu diberikan Allah kepada mereka.

"Semua pihak harus positif thingking, dan kita apresiasi langkah pihak RS Siloam. Sebab, kalau tidak dari awal tenaga kesehatannya sehat, untuk apa masyarakat atau pasien yang ingin berobat kepada mereka yang tujuannya berobat itu ingin sehat," jelasnya.

Ditambahkan ketua harian DPD Golkar Sumsel ini, tenaga medis penanganan covid-19 yang di dalam pemeriksaan rapid tes atau sebagainya, terbukti positif terpapar Covid-19, itu sudah jadi resiko yang dihadapi.

"Pandemik Covid-19 ini, bukan aib dan jadi antipati, memang ini merupakan musibah tapi kita tidak harus melakukan pengusiran, tetapi perlu jaga jarak, gunakan masker dan sering cuci tangan," bebernya.

Dilanjutkan Anita, tak dipungkiri Seluruh rumah sakit jika saat ini banyak tenaga medis yang terpapar covid-19, dan semua pihak mempunyai kewajiban yang sama untuk sama- sama memerangi virus itu, dengan tugas masing- masing.

"DPRD Sumsel akan membuat tim pengawasan tugas- tugas gugus tugas penanganan Covid-19, kita juga akan support dan memberikan masukan bagi gugus tugas, termasuk support informasi. Kalau karantina bagi paramedis, ini sudah disiapka di Wisma Atlet blok C," tandasnya.

Sementara, terkait rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumsel khususnya di kota Palembang, Anita Noeringhati menegaskan, jika pemberlakuan PSBB selain keputusan pusat dalam hal ini Menkes atas usulan Gubernur dan Bupati/Wako juga mempertimbangkan kesiapan masyarakat.

"Seperti untuk Kota Palembang bagaimana kesiapan Pemkot untuk bisa mem-back up masyarakat terdampak Covid-19. Baik dari sisi anggaran hingga ketersediaan bahan pangan," cetus Anita.

Pasalnya, apabila tidak betul-betul direncanakan dengan baik dikhawatirkan justru bakal memunculkan titik-titik kerawanan.

"Perlu pemahaman kepada masyarakat terkait PSBB ini, yang disertai dengan data-data dan bukti-buktu yang akurat," pungkasnya.