Cerita Mahasiswa Sumsel di Yogyakarta Tahan Rindu Jumpa Orangtua, Banyak Warung Tutup

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Lockdown lokal telah diterapkan pemerintah kota Tegal mulai 30 Maret lalu hingga 30 Juli mendatang.

Semua akses ditutup kecuali jalan provinsi dan nasional.

Beberapa daerah lain juga menerapkan karantina wilayah seperti di Yogyakarta, dengan adanya karantina wilayah ini juga membuat anak rantauan atau mahasiswa dari Sumsel seperti M Hasan Fajri harus menahan diri untuk tidak mudik ke kampung halamannya.

"Ya terpaksa tidak pulang kampung karena mengingat keadaan yang seperti sekarang ini namun orangtua sudah saya kabari agar tidak terlalu khawatir," kata pria asli Siring Agung Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim ini.

Dia mengatakan Yogyakarta tidak menerapkan lockdown secara keseluruhan hanya karantina beberapa wilayah.

"Dan dengan beberapa pertimbangan, untuk saat ini saya memilih bertahan. Saya sekarang tinggal di daerah Pogung Lorr," jelasnya.

"Karena wabah Corona ini masalah utama agak kesulitan buat cari makan, warung-warung pada tutup. Saya juga lebih dominan masak sendiri, dengan sesekali pesan via Gofood," katanya yang saat ini kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM) ini.

Akses bahan mentah diakui pria yang ambil jurusan Bussiness Management ini sudah agak sulit.

"Sejumlah daerah seperi di Pogung, Kelebengan dan beberapa daerah kecil telah menutup akses sendiri dengan menurunkan palang," jelasnya.

"Saya berharap kepada pemerintah untuk tegas dalam menyikapi masalah ini, pertimbangan yang dilakukan jangan terlalu economics behavior karena ini terkait nyawa," ujarnya.

Dari yang dia amati, sejauh ini ada 2 kebijakan yang efektif dalam memberantas corona yaitu Lockdown atau karantina wilayah, dan tes massal.

"Karena dua kebijakan tersebut dapat diukur kinerjanya, budgetnya, bahkan waktu penyelesaiannya."

"Sementara kebijakan pemerintah dalam hal ini pembatasan sosial berskala besar (PSBB) itu hanya terkesan melegalitas social distancing dan low cost policy bahkan kebijakan gratisan," ujarnya.

Untuk budget dia menyarankan dengan cara pemotongan 50 persen gaji petinggi-petinggi negara seperti presiden dan para menteri, eslon-eslon 1, para anggota DPR, para dirut, manajer puncak, dan dewan komisaris.

"Dana lainnya bisa dialokasikan dari dana pembangunan ibukota baru yang untuk saat ini belum begitu urgent," katanya.