Breaking News:

Gubernur Sumsel Tekankan Wako-Bupati Lebih Agresif Tangani Covid-19

Menurut HD, saat ini sedikitnya ada 189 negara telah terpapar Covid-19. Di Indonesia sendiri, virus asal Cina tersebut telah merambah ke 24 Provinsi.

Editor: Vanda Rosetiati
HUMAS PEMPROV SUMSEL
VIDEO CONFERENCE - Gubernur Sumsel H Herman Deru saat menggelar Video Conference bersama Bupati dan Walikota se-Sumsel di ruang Command Centre Setda Provinsi Sumsel, Selasa (24/3/2020) petang. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumsel H Herman Deru menekankan agar Bupati dan Walikota yang ada di Sumsel terus berupaya secara agresif dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Sumsel.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumsel H Herman Deru saat menggelar Video Conference bersama Bupati dan Walikota se-Sumsel di ruang Command Centre Setda Provinsi Sumsel, Selasa (24/3/2020) petang.

Menurut HD, saat ini sedikitnya ada 189 negara telah terpapar Covid-19. Di Indonesia sendiri, virus asal Cina tersebut telah merambah ke 24 Provinsi di Indonesia, termasuk salah satunya Sumsel. Oleh sebab itu, HD meminta agar 17 kabupaten/kota di Sumsel segera menaikkan statusnya menjadi tanggap darurat serta melakukan upaya pencegahan secara konkrit.

Menurut HD, dalam pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) ada beberapa aspek yang menjadi pokok yang harus dicermati. Seperti memantau kesehatan masyarakat secara masif dan berupaya membendung turunnya produktifitas.

"Ada dua aspek yang perlu dicermati yakni tentang kalkulasi kita menghadapi Covid-19 harus lebih akurat dan yang kedua soal bagaimana membendung laju turunnya ekonomi masyarakat. Terutama yang harus dikonsentrasikan di zona masyarakat berpenghasilan rendah atau penghasilan harian," kata HD.

Dia juga menegaskan, agar kabupaten/kota di Sumsel membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 dengan merujuk kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020. Dimana dalam pasal 8 Keppres tersebut, Presiden Joko Widodo memasukkan unsur baru ke dalam gugus tugas, yakni Anggota Dewan Pengarah.

Jokowi pun turut memasukkan gubernur seluruh Indonesia sebagai Anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini.

Selain itu Presiden Joko Widodo resmi memerintahkan Kementerian dan Lembaga (K/L) mengalihkan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19. Ini setelah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 ditandatangani Presiden beberapa waktu lalu.

Secara umum, lanjutnya, Inpres tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merelokasi anggaran terutama anggaran perjalanan dinas dan seremonial untuk penanganan Covid-19 ini.

"Saya juga tekankan kepada kepala daerah untuk selalu turun ke lapangan. Cek langsung bahan-bahan pokok dan daya beli masyarakat khususnya untuk buruh dan pelaku UMKM. Program-program juga agar difokuskan pada program padat karya tunai namun dengan protokol cegah Covid-19. Karena pada Inpres Nomor 4 Tahun 2020, ada beberapa jenis penanggulangan terhadap warga yang kurang mampu agar dapat diberikan bantuan sosial. Sangat memungkinkan bisa diberi penambahan kepada keluarga penerima manfaat," bebernya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved