Jokowi Jengkel Peringkat Logistik RI Ketinggalan, Birokrasi yang Ruwet Jadi Penyebab

Jokowi Jengkel Peringkat Logistik RI Ketinggalan, Birokrasi yang Ruwet Jadi Penyebabnya

ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo dan rombongan bikers saat melakukan touring menggunakan motor chopper miliknya di Sukabumi 

TRIBUNSUMSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya agar fokus untuk memperbaiki ekosistem logistik nasional.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika membuka rapat terbatas terkait penataan ekosistem logistik nasional lewat video conference dari Istana Bogor, Rabu (18/3/2020).

Jokowi menyebut logistic performance index Indonesia berada di peringkat 46 pada 2018.

Peringkat itu masih di bawah Singapura, China, Thailand, Vietnam, Malaysia dan India.

Irfan Warga Muaraenim Mencabuli 9 Anak Perempuan, Pernah Diusir dari Desa Kemudian Kembali Lagi

Update Kasus Corona di Indonesia Rabu (18/3/2020): 19 Pasien Meninggal, 12 Orang dari Jakarta

Jadi Kuntilanak Demi Konten, Youtuber Perempuan Ditangkap Polisi Saat Ngeprank

Begitu pula di peringkat trading across borders, Indonesia masih stagnan, yakni berada di peringkat 116 dalam dua tahun terakhir.

"Masalahnya di mana? Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien. Dari sisi waktu maupun sisi biaya," kata Jokowi.

"Ini sudah kita bicarakan 3-4 tahun yang lalu tapi memang belum menyelesaikan maslaah yang ada di lapangan," sambungnya.

Jokowi menyebut biaya logistik Indonesia tertinggi dibandingkan lima negara ASEAN yang lain.

Biayanya masih 24 persen dari produk domestik bruto atau setara Rp3560 Triliun.

Jokowi pun menilai hal ini terjadi karena persoalan birokrasi yang berbelit-belit.

Berikut Cara Cek Hasil SKD dan Materi SKB, BKN Resmi Tunda Tes SKB CPNS 2019 Akibat Covid-19

Geger Mayat Bocah di Kolam Pengelolaan Tinja. Sempat Dicari, Saksi Dapati Kaki saat Meraba-raba

Kesedihan Istri di Palembang Ini Baru Sebulan Menikah Sudah Ditelantarkan Suami

"Saya catat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasi. Masih banyak pengulangan, masih banyak repetisi, masih banyak duplikasi dan masih kuatnya ego sektoral kementerian lembaga berjalan sendiri-sendiri," kata dia.

Sumber: Kompas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved