FKPI Berharap DPRD Kota Palembang Kawal Anggaran untuk Posyandu
Kami intinya siap mengawal bila memang sudah ada anggarannya. Bila pun tidak, kami akan mendorong agar ada anggaran yang bisa ditujukan untuk posyandu
Penulis: Lisma Noviani | Editor: Lisma Noviani
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Forum Kader Posyandu Indonesia (FKPI) Sumsel dan Palembang, berkesempatan bertemu dengan Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, Rabu (4/3). FKPI yang mewadahi para kader posyandu ini berharap DPRD dapat mengawal anggaran untuk mensejahterakan Posyandu seperti yang telah dijanjikan pemerintah kota Palembang.
"Kami intinya siap mengawal bila memang sudah ada anggarannya. Bila pun tidak, kami akan mendorong agar ada anggaran yang bisa ditujukan untuk kader posyandu," kata Zainal saat menerima audiensi pengurus FKPI Sumsel dan Palembang di ruang kerjanya. Hadir di kesempatan itu Ketua FKPI Sumsel Sukardi SThI, didampingi Sekretaris Kiswadi. Selain itu juga hadir Ketua FKPI Palembang Hj Ratna Dewi didampingi pengurus dan koordinator kecamatan.
Sebelumnya Ketua FKPI Sumsel Sukardi SThI mengatakan FKPI merupakan jembatan bagi pemerintah, perusahaan yang peduli dan juga masyarakat mampu untuk sama-sama membantu posyandu. "Kami mengajak sama-sama berbuat baik, karena posyandu adalah tempat masyarakat pra sejahtera, mulai dari balita, lansia dan ibu hamil yang butuh perhatian," jelasnya.
Selama ini FKPI sudah memberikan pelatihan buat pelaporan, lalu memberi dana untuk makanan tambahan dengan budgetnya Rp 5.000 per orang. "FKPI juga memberi insensif untuk kader posyandu Rp 35 ribu/orang, tapi ini stimulan saja," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, lanjutnya, Walikota Palembang sudah berkomitmen untuk membantu posyandu yang di Palembang ini berjumlah 906 Posyandu dengan kader lebih dari 5 ribu orang. "Pak Wako sudah komitmen untuk memberi intensif kader Rp 50 ribu per posyandu, dan Rp 75 ribu untuk makanan tambahan per posyandu. Kami mohon kalau memang itu sudah dianggarkan, tolong dikawal oleh DPRD," kata Sukardi.
Mendapat penjelasan ini, Zainal memaham Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan karena langsung menyentuh masyarakat. "Saya paham betul ini, karena rumah saya pernah dijadikan tempat Posyandu, karena sebelumnya tidak layak," katanya.
DPRD Palembang pada intinya siap membantu Posyandu. "Perda untuk guru ngaji sudah ada. Nah Posyandu ini kalau tahun sebelumnya, pengalaman saya di Komisi IV memang belum ada. Tapi saat ini tengah digodok Perda Badan Penerimaan Pajak Daerah. Kalau sudah jadi, ini akan kami dorong untuk bantu posyandu. Atau bisa juga lewat pos perubahan di dana kelurahan atau hibah," kata Zainal.(lis)
