Sistem Digitalisasi Pacu Kejati Sumsel Terapkan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kejaksaan Agung terus mendorong perwujudan
program reformasi birokrasi pembangunan satuan kerja zona integritas

menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh lingkungan Kejaksaan RI.

Termasuk bagi Kejaksaan di seluruh wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

Dalam kunjungannya ke Kejati Sumsel, Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung, Bambang Rukmono mengatakan setiap kejaksaan harus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mewujudkan WBK dan WBBM di lingkup kejaksaan.

• Viral Pria Berpeci di Madura Telanjangi Wanita, Polisi Tangkap Dalang Serta Bongkar Motifnya

"WBK dan WBBM adalah salah satu program yang diterapkan secara nasional. Kita juga berharap agar kejaksaan di Sumsel bisa mewujudkannya.

Untuk itu kita datang kesini agar bisa mensupervisi dan mengevaluasi kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan sehingga hal tersebut bisa segera terealisasi.

Dan kita juga akan pastikan agar jajaran Kejaksaan Tinggi Sumsel dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat," ujarnya, Senin (17/2/2020).

• Viral Anggota TNI Hadang Kendaraan Masuki Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi, Ini Fakta Sebenarnya

Terkait dengan sistem digitalisasi yang diterapkan di kejaksaan, Bambang menuturkan bahwa seluruh sistem telah terintegrasi ke pusat.

Sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara nasional dan merata.

"Jadi pelayanannya tidak secara lokal, melainkan berbasis nasional dan merata. Sehingga dapat terkendali secara maksimal pula. Dan sejauh ini, sistem digitalisasi telah berjalan lancar," ucapnya.

Selain mensosialisasikan WBK dan WBBM, kunjungan Jambin Kejaksaan Agung beserta rombongan juga memantau langsung pelaksanaan seleksi CPNS Kejaksaan yang berlangsung di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VII Palembang.

Kemudian dilanjutkan dengan menghadiri sosialisasi internalisasi dan monitoring evaluasi program reformasi birokrasi pembangunan satuan kerja zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumsel, Khaidirman menuturkan, upaya perwujudan WBK dan WBBM terus dilakukan.

Mulai dari sarana maupun prasarana telah disiapkan Kejati Sumsel demi terwujudnya pelayanan terbaik dan transparan bagi masyarakat.

"Seluruh sarana dan prasarana telah kita siapkan supaya bisa mewujudkan wilayah bebas korupsi yang harus direalisasikan kedalam pekerjaan. Baik dari segi melayani maupun keadilan.

Tinggal selanjutnya bagaimana tim yang menilai. Apakah kami sudah layak atau tidak dalam perwujudannya," ujar Khaidirman.