Tolak Penghapusan Guru Honor, DPRD Sumsel Minta Kejelasan Akan Temui 2 Kementerian

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pimpinan dan Komisi V DPRD Sumsel, dijadwalkan, menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kemendikbud pada 10 Februari 2020.

DPRD Sumsel ingin meminta kejelasan, terkait wacana penghapusan honorer guru dan sejumlah permasalahan yang ada saat ini.

"Jadi, seluruh anggota DPRD Sumsel tanpa terkecuali concern dan mendukung agar fungsi pendidikan itu harusnya sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, saat menerima audiensi jajaran pengurus PGRI Provinsi Sumsel dan aliansi guru honorer se-Sumsel di ruang rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Senin (3/2/2020).

Menurut Anita, nantinya seluruh pimpinan dan anggota Komisi V yang dipimpin Muchendi Mahzareki juga bakal menyampaikan penolakan tegas penghapusan guru honorer.

DPRD Sumsel menilai masih membutuhkan guru honor terutama untuk sekolah-sekolah di daerah pelosok.

"Salah satu bukti keberpihakan DPRD Sumsel kepada guru honorer SMA-SMK se-Sumsel, pada APBD tahun 2019 lalu kita alokasikan anggaran sebesar Rp11,3 miliar untuk membayar guru honorer."

"Tapi kenapa justru ada yang belum dibayarkan itu menjadi tanggungjawab Disdik Sumsel dan kami pertanyakan juga hal itu," imbuhnya.

Senada disampaikan Koordinator Komisi V DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki yang berharap PGRI Sumsel dan aliansi guru honorer, bisa membantu memberikan data-data terkait alokasi dan kebutuhan guru di Sumsel.

"Jadi saat menghadap ke Kemen PAN-RB nanti, kami setidaknya punya bahan bahwa benar keberadaan guru honorer ini masih sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Putra mantan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki ini, mengaku bisa merasakan kondisi dan dilema yang dihadapi guru honorer ini, karena dirinya juga terlahir dari orang tua yang juga berprofesi sebagai guru ini.

Sementara, anggota Komisi V DPRD Sumsel, Askweni menyoroti soal PR besar di depan mata yang telah menunggu.

Yakni, nasib dari puluhan tenaga guru dari PPPK yang telah dinyatakan lulus setelah mengikuti tes pada tahun lalu, namun hingga kini tak kunjung mengantongi Surat Keputusan (SK).

"Soal penolakan penghapusan guru honorer saya sangat sependapat. Tiap tahun kita selalu dimintai data analisis jumlah kebutuhan guru. Karena yang diterima menjadi PNS jumlahnya tak sebanding dengan guru PNS yang pensiun setiap tahunnya," urai Askweni.

Ditempat yang sama, ketua PGRI Sumsel, Ahmad Zulinto menyampaikan, kedatangan mereka ke DPRD Sumsel selain silaturahmi mengenalkan jajaran kepengurusan PGRI Sumsel.

Juga ada beberapa permasalahan diantaranya keresahan guru honorer, yang terancam bakal kehilangan pekerjaan setelah kebijakan penghapusan guru honorer.

Selain itu, disampaikan pula beragam permasalahan yang berkaitan dengan dana BOS dan mutasi yang tak sesuai prosedur.