Edhy Prabowo Minta Nelayan dan Pembudidaya Ikan Jangan Langsung Dipidana Ketika Melanggar
Edhy telah berkoordinasi dengan banyak pihak termasuk kepolisian agar tidak langsung melakukan penyelidikan dan proses lanjutannya
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo meminta agar para nelayan, pelaku usaha dan pembudidaya di sektor perikanan tidak langsung dipidana apabila dicurigai melakukan pelanggaran.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Edhy telah berkoordinasi dengan banyak pihak termasuk kepolisian agar tidak langsung melakukan penyelidikan dan proses lanjutannya.
"Jangan langsung dipidana, lebih baik diberikan pembinaan. Kita tahu mungkin mereka tidak tahu yang dilakukan adalah tindak kejahatan karena mungkin keterbatasan pendidikan dan lainnnya," katanya pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bidang Perikanan Budidaya di Kota Palembang mulai tanggal 27 - 30 Januari 2019 di hotel Aryaduta Palembang, Selasa (28/1/2020).
Selain itu, menurut Edhy, siapa pun khususnya pemerintah daerah harus berani terbuka dalam memberikan masukan yang konstruktif bagi KKP.
"Tidak ada gunanya jauh jauh datang kalau ujung ujungnya hanya buang buang anggaran. Saya ingin dari Rakernis ini benar benar menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan kebijakan KKP."
"Saya memahami bahwa pembangunan perikanan budidaya adalah tanggungjawab seluruh pihak, jadi perlu ada kerjasama sinergi dari seluruh pihak", ujar Edhy.
Dia menambahkan, perikanan budidaya merupakan sub sektor yang sangat strategis dan menjadi jawaban bagi upaya meningkatkan perekonomian nasional dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Disebutkan Edhy, budidaya ini merupakan sub sektor yang paling mudah untuk ditingkatkan dan memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi dibanding sektor agro lainnya.
"Dalam berbagai kesempatan di depan presiden, saya utarakan mengenai 15 item strategi dalam mendorong industri perikanan. Khusus untuk budidaya dalam jangka pendek ini,"
"KKP akan fokus pada pengembangan industrialisasi udang. Oleh karenanya, saya meyakini upaya ini tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan KKP saja, tanpa dukungan dari pihak lainnya." jelasnya.(SP/ Jati Purwanti)
