Pria Ini Blak-blakan Sebut Banyak PNS Pemkab Muratara Main Proyek, Siap Dipenjara Kalau Bohong

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Hepi Eka Putrawan (40) blak-blakan menyebut banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Musi Rawas Utara (Muratara) ikut 'bermain' proyek.

Hepi Eka Putrawan merupakan warga Desa Embacang Baru, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Muratara.

Eka sapaan akrabnya mengungkapkan, sejumlah oknum PNS di Pemkab Muratara yang selama ini 'bermain' proyek sudah bukan rahasia lagi.

Eka mengaku sengaja ingin membongkar kasus ini dan siap dipenjara jika yang disampaikannya merupakan suatu kebohongan atau fitnah tak berdasar.

"Kalau yang saya sampaikan ini tidak benar, saya siap dipenjara, saya punya bukti semuanya," kata Eka kepada Tribunsumsel, Senin (27/1/2020).

Ia mengaku siap dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk membongkar kedok yang selama ini terjadi dalam pengerjaan proyek APBD Kabupaten Muratara.

Para oknum PNS ini kata Eka, bekerjasama dengan pemborong dan memakai perusahaan lain untuk melaksanakan proyek tersebut agar tidak diketahui ikut bermain.

"Saya ini pemborong, mereka (PNS) kerjasama dengan saya, jadi kami bersama-sama mengerjakan proyek-proyek itu, saya sengaja ingin membongkar ini," kata Eka.

Ia membeberkan, ada tiga oknum PNS yang bekerjasama dengannya dalam mengerjakan proyek, yakni A, H dan S.

Eka mengungkapkan, dalam tahun anggaran 2019 kemarin, mereka mendapatkan 7 paket proyek APBD Kabupaten Muratara.

Salah satunya proyek pemindahan aliran sungai atau tetak tanjung di Desa Rantau Kadam, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Muratara, senilai Rp 1,5 miliar.

"Itu baru satu proyek (Rp 1,5 miliar), dan juga itu untuk di tahun 2019 saja, tahun-tahun sebelumnya kami dapat juga, sudah tidak terhitung lagi kami dapat proyek," kata Eka.

Ia mengatakan, tidak akan sanggup jika mengerjakan proyek-proyek itu sendirian karena tak punya banyak modal, sehingga dibantu oleh para oknum PNS tersebut.

"Kalau saya sendiri mana sangguplah, modal saya kurang, nah rombongan (PNS) ini yang mendanai, cuma selama ini proyek itu atas nama saya, mereka di balik layar," tambahnya.

Eka mengaku untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut tidak terlalu sulit karena telah diatur dan dirinya sudah dipastikan mendapat proyek setiap tahunnya.

"Iya, proyek-proyeknya sudah diarahkan untuk dapat di kami, jadi lelang proyeknya sudah diatur pemenangnya kami," ungkap Eka.

Salah satu oknum PNS yang disebutkan Eka, yakni inisial S saat dikonfirmasi membantah bahwa dirinya 'bermain' proyek seperti yang dituduhkan Eka.

"Nah, tidak tahu saya masalah itu, saya juga tidak tahu kalau nama saya disebutkan, saya tidak ikut-ikutan (main) proyek," kata S dihubungi Tribunsumsel.com.

Sementara dua oknum PNS lainnya yang disebutkan Eka, yakni inisial A dan H tidak bersedia dikonfirmasi dan terkesan menghindari kejaran awak media.

Bupati Muratara, Syarif Hidayat mengaku belum mendapat kabar terkait informasi yang beredar bahwa ada sejumlah PNS 'bermain' proyek tersebut.

"Saya belum dapat cerita itu, siapa (PNS) itu, nanti kita selidiki," kata Syarif.

Ditegaskan, ia tidak pernah menyuruh PNS di lingkungan Pemkab Muratara untuk 'bermain' proyek atau meminta-minta jatah kepada pemborong.

"Saya tidak pernah suruh pejabat seperti itu, nanti kita selidiki lagi, kalau memang ada akan kita panggil," tegas Syarif.

Kepala Inspektorat Muratara, Sudartoni belum mau berkomentar banyak terkait kabar sejumlah PNS 'bermain' proyek tersebut.

"Nanti dulu (berkomentar), kita pelajari dulu itu, harus kita selidiki lagi," katanya. (cr14)