Penasaran Prabumulih Dapat WTP Delapan Kali, DPRD Banjar Negara Datangi Prabumulih

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Unsur pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar Negara Provinsi Jawa Tengah, melakukan studi banding ke DPRD Prabumulih, Selasa (17/12/2019).

Para wakil rakyat Banjar Negara belajar ke Prabumulih lantaran menilai DPRD Prabumulih sukses dalam membantu kelancaran pembahasan dan penyerapan anggaran yang membuat kota Prabumulih tercepat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut.

Ketua DPRD Banjar Negara, Ismawan Setya Handoko SE didampingi wakil dan para anggota mengatakan pihaknya sengaja datang untuk mengetahui peran DPRD Prabumulih dalam pembahasan dan penyerapan anggaran sehingga menjadi pelaporan LKPD tercepat dan meraih WTP.

"Setelah melakukan studi banding ini, banyak hal yang bisa kami serap dan diterima untuk selanjutnya bisa diaplikasikan di Kabupaten Banjar Negara khusunya berkaitan dengan kelancaran dan kesuksesan dalam proses pembahasan maupun penyerapan anggaran," ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku pihaknya memilih kota Prabumulih untuk melakukan studi banding lantaran kota nanas itu kota kecil yang hanya berpenduduk 200 ribu jiwa namun pemerintahan berjalan baik.

"Kami lihat ada harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Selain itu Prabumulih mendapatkan WTP delapan kali berturut-turut menjadi acuan kami dan menjadi point kami penasaran untuk belajar ke Prabumulih," katanya.

Sementara Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE melalui Wakil Ketua I, H Ahmad Palo SE mengungkapkan indikator diraihnya WTP itu diantaranya karena APBD tepat waktu, penyampaian LKPD tepat waktu dan semua itu berkaitan dengan DPRD.

"Pemerintah mendapat WTP itu tidak terlepas dari kinerja DPRD, selain itu harus ada harmonis antara pemerintah kota dan dewan. Kita tepat waktu terus dalam pembahasan APBD, LKPJ, LKPD dan tentu itu tidak lepas dari perencanaan dilakukan," ujarnya.

Palo mengaku di akhir tahun anggaran Desember pihaknya telah menyusun program kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun selanjutnya dan itu menjadi acuan sehingga apa yang dilakukan kedepan harus sesuai dengan jadwal yang telah dirancang.

"Jadi tidak terlepas dari perencanaan yang ada di DPRD, tidak sifatnya sporsdis dan begitu pemerintah kota terlambat dalam penyampaian misal APBD KUA PPAS maka kita langsung menyurati sebulan sebelum jatuh tempo pembahasan. Jadi diingatkan bulan sekian harus masuk, jadi pro aktif DPRD," katanya.

Atas kinerja DPRD Prabumulih itulah menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu yang membuat para wakil rakyat dari Kabupaten Banjar Negara Provinsi Jawa Tengah melakukan studi banding ke DPRD Prabumulih.

"Kita kira hal itulah yang membuat DPRD Banjar Negara melakukan studi banding ke DPRD Prabumulih," beber Palo. (eds)