Deddy Zatta Buronan Korupsi Proyek PT Pusri Menikah Lagi di Tempat Persembunyian
Deddy Zatta (59) terpidana kasus korupsi proyek PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang telah buron selama tiga tahun, kini ditangkap
Penulis: Shinta Dwi Anggraini | Editor: Wawan Perdana
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Deddy Zatta (59) terpidana kasus korupsi proyek PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang telah buron selama tiga tahun, kini ditangkap.
Direktur CV Kuala Simpang itu menjadi buron sejak tahun 2016.
Selama menjadi buron, Deddy menetap di Kabupaten Asahan Sumatera Utara (Sumut).
Ternyata Deddy di tempat persembunyian menikah lagi.
"Proses penangkapan ini cukup panjang. Kami mendapat informasi dari masyarakat. Setelah itu melakukan pendekatan kepada keluarganya dengan bantuan kejaksaan dan polres Asahan."
"Terdakwa akhirnya bersedia bertemu dengan kami di KFC dan kemudian bersedia dibawa," ujar Kasi Informasi, Teknologi, Produksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumsel Wawan Setiawan, Jumat (6/12/2019).
Status terpidana didapat Deddy Zatta karena terlibat perkara korupsi pengadaan barang dalam proyek PT Pusri pada tahun 2008 yang merugikan negara sebesar Rp 200 juta.
Tak sendiri, kasus ini juga turut melibatkan Faizal Muaz selaku Manager Pengadaan PT Pupuk Sriwidjaya dan Hadianto Eko Putro selaku Asmen Pembelian, sebagai terdakwa.
Asisten Intelejen Kejati Sumsel, Deddy Suwardy Surachman menjelaskan, kecurangan yang dilakukan para terdakwa yaitu Mark Up terkait pengadaan dua spare part dalam proyek PT Pusri.
Yaitu Spare Part. Ea Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC.
Serta Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany oleh CV Kuala Simpang yang merupakan milik terdakwa Deddy Zatta.
"Mark Up dalam kasus ini yaitu pembelian barang dua sparepart dari Jerman dengan harga sebenarnya senilai Rp 5 juta, namun diubah menjadi Rp 104 juta,"ujarnya.
Atas perbuatannya itu, terpidana Deddy Zatta divonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Palembang.
Dia terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999.
Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
