Ditolak Serikat Pekerja Pertamina, Ahok Pamer 'Pendidikan' : Dia Nggak Tahu Saya Lulusan S3
Pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ditentang oleh sejumlah pihak.
TRIBUNSUMSEL.COM - Pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ditentang oleh sejumlah pihak.
Salah satunya oleh Serikat Pekerja Pertamina.
Menanggapi hal tersebut, Ahok menganggap orang-orang yang menentangnya karena belum mengenalnya.
Ahok pun meminta dukungan dari masyarakat mengenai tugas barunya menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.
“Saya berharap tentu dukungan doa dari masyarakat terus juga dukungan info dari masyarakat karena fungsi saya kan pengawasan,” kata Ahok.
Sebelumnya, Serikat pekerja Pertamina secara terang-terangan melakukan penolakan atas penunjukan Ahok sebagai bos di salah satu BUMN.
Baca juga: Jadi Komut Pertamina, Ini Tugas Ahok Penolakan ini muncul setelah adanya informasi penunjukan Ahok sebagai Komut Pertamina.
Mereka membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.
Dalam spanduk tersebut tertulis beberapa tuntutan, di antaranya Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh.
Tugas Ahok
Pemerintah akhirnya menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (persero) menggantikan Tanri Abeng.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengharapkan kehadiran Ahok di Pertamina dapat melakukan pengawasan lebih baik agar rantai bisnis dari hulu hingga hilir efisien sehingga turut berkontribusi menekan defisit minyak dan gas.

"Yang menjadi perhatian pemerintah adalah menekan defisit migas secara gradual. Itu harus menjadi perhatian bagi Ahok, maka itu harus diperhatikan sisi hulu dan hilir," ujar peneliti Indef Abra P.G Talattov seperti dikutip dari Antara, Minggu (24/11/2019).
Abra menyebut, tugas komisaris memang bukan di operasional perusahaan, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.
Namun setidaknya Ahok diharapkan dapat memberikan arahan agar program pemerintah tercapai.
Dari sisi hulu sebut dia, Pertamina harus lebih dapat meningkatkan produksinya, yang tidak kalah pentingnya adalah menemukan cadangan-cadangan baru.
Sementara sisi hilir, Pertamina harus dapat mengoptimasi kilang untuk memenuhi kebutuhan BBM, terutama untuk mewujudkan BBM satu harga.
"Di hulu bagaimana Pertamina bisa meningkatkan lifting Migas, blok-blok migas harus segera di eksplorasi dan ditingkatkan produksinya. Dari sisi hilir bagaimana mendorong Pertamina menyelesaikan dan melakukan pembangunan kilang kilang minyak baru untuk pemerataan energi," ucapnya.
Sebagai perwakilan pemerintah lanjut Abra, Ahok juga diharapkan dapat memastikan kelancaran program pemerintah dalam pemakaian bahan bakar minyak dengan campuran 30 persen nabati atau B30.
Tugas Ahok lainnya, ia menyampaikan, yakni mengenai isu mafia migas.
Ahok diharapkan mampu memberantas mafia migas hingga ke akarnya.
"Ahok dianggap berani menghadapi para mafia migas yang disinyalir masih ada. Publik memiliki ekspektasi besar terhadap itu kepada Ahok, setidaknya dalam jangka pendek ada tindakan lanjut," katanya.
Dalam rangka mencapai harapan-harapan itu, Abra mengingatkan agar Ahok dapat merangkul semua pihak di lingkungan Pertamina.
"Harus dilakukan dialog saat awal Ahok mulai bertugas nanti, itu untuk menghilangkan prasangka negatif mengingat ada penolakan di dalam Pertamina.
Melalui dialog, diharapkan dapat meningkatkan soliditas di tubuh Pertamina," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Ahok juga harus melepas atribut partai politik agar terhindar dari konflik kepentingan agar BUMN bebas dari politisasi.
"Harus bersih dari parpol sebagai sebuah komitmen untuk membawa BUMN menjadi lebih besar dan bebas dari kepentingan politik," ucapnya.
(Kompas.com/ Akhdi Martin Pratama/ Moh. Syafií))
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahok: Saya Lulusan S3 Mako Brimob..." dan "Jadi Komut Pertamina, Ini Tugas Ahok"