Masa Jabatan Presiden Indonesia Bisa Diperpanjang Jadi 3 Periode, MPR Akan Lakukan Ini

Masa Jabatan Presiden Indonesia Bisa Diperpanjang Jadi 3 Periode, MPR Akan Lakukan Ini

kompas.com/dani prabowo
Arsul Sani 

TRIBUNSUMSEL.COM - Masa Jabatan Presiden Indonesia Bisa Diperpanjang Jadi 3 Periode, MPR Akan Lakukan Ini

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah menghimpun berbagai masukan terkait amendemen terbatas UUD 1945.

Salah satunya, wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi hanya satu periode selama 8 tahun.

"Ada juga wacana yang mengatakan bahwa ke depan presiden itu cukup satu kali masa jabatan saja, tetapi tidak lima tahun, delapan tahun, ada kan yang mengatakan demikian," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019) seperti dikutip dari artikel Kompas.com berjudul  "Wakil Ketua MPR Ungkap Alasan Munculnya Wacana Masa Jabatan Presiden 8 Tahun".

 

Dengan satu kali masa jabatan yang lebih lama, seorang presiden dapat menjalankan seluruh programnya dengan baik, ketimbang lima tahun.

Jauh-jauh Dari Perancis, Bule Berparas Tampan Ini Sesampainya di Bali Malah Mencuri

Keganasan Teror Rentenir Buat Buruh Pabrik Tidur di Kebun, Diperlakukan Kasar Hingga Barang Dirampas

Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Dengan demikian presiden dan wakil presiden dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.

"Ya itu kan baru sebuah wacana ya. Dan itu juga punya logical thinking-nya. Karena dengan satu kali masa jabatan tapi lebih lama, dia juga bisa meng-exercise, mengeksekusi program-programnya dengan baik," kata Arsul.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didamping Wakil MPR RI  Ahmad Basara, Ahmad Muzani, Fadel Muhammad, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Syarief Hasan dan Jazilul Fawaid saat berkunjung kekediaman Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri di Kawasan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). Pada pertemuan tersebut selain memberikan undangan pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden para pimpinan MPR ingin mendengarkan pandangan Megawati mengenai wacana amandemen UUD 1945 terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tribunnews/Jeprima
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didamping Wakil MPR RI Ahmad Basara, Ahmad Muzani, Fadel Muhammad, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Syarief Hasan dan Jazilul Fawaid saat berkunjung kekediaman Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri di Kawasan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). Pada pertemuan tersebut selain memberikan undangan pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden para pimpinan MPR ingin mendengarkan pandangan Megawati mengenai wacana amandemen UUD 1945 terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945.

Artinya, amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Hidayat, ada anggota fraksi di MPR yang mewacanakan seorang presiden dapat dipilih kembali sebanyak tiga periode.

Ada pula yang mewacanakan presiden hanya dapat dipilih satu kali namun masa jabatannya diperpanjang menjadi 8 tahun.

"Iya memang wacana tentang amendemen ini memang beragam sesungguhnya, ada yang mewacanakan justru masa jabatan Presiden menjadi tiga kali, ada yang mewacanakan untuk satu kali saja tapi dalam 8 tahun. Itu juga kami tidak bisa melarang orang untuk berwacana," ujar Hidayat, Rabu (20/11/2019).

Jokowi 3 periode

Diberitakan Tribunnews.com, Arsul Sani mengungkap ada wacana menambah masa jabatan Presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved