Politisi PKS Tak Permasalahkan Ahok Dapat Jabatan di BUMN, Tapi Dengan Syarat Ini
Politisi PKS Tak Permasalahkan Ahok Dapat Jabatan di BUMN, Tapi Dengan Syarat Ini
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Politisi PKS Tak Permasalahkan Ahok Dapat Jabatan di BUMN, Tapi Dengan Syarat Ini
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera menanggapi kabar terkait mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menempati posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Mardani mempersilakan Ahok untuk menjabat komisaris atau direksi di BUMN selama mengikuti aturan yang berlaku.
"Pertama komisaris atau direksi BUMN ada aturannya. Menurut saya kalau aturan diikuti monggo saja," kata Mardani di Hotel Bidakara, Jakarta, sebelum Rakornas PKS pada Kamis (14/11/2019).
Meski begitu, Mardani mengatakan, status Ahok sebagai anggota dalam partai politik bertentangan dengan aturan dalam BUMN terkait pemilihan komisaris atau direksi.
Menurutnya aturan tersebut dibuat untuk menjaga agar tidak ada konflik kepentingan di dalam BUMN.
"Tetapi Pak BTP (Ahok) setahu saya sudah jadi anggota partai politik. Jadi menurut saya apakah patut anggota parpol.
Nanti kalau dia misal melepaskan anggotanya menurut saya, kalau berjuang konsisten saja. Kalau mau jalur politik ya di jalur politik. Jangan di jalur yang lain," kata Mardani.
Diberitakan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut telah menerima tawaran untuk mengisi jabatan sebagai petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk bergabung di BUMN.
"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribun Network, Rabu (13/11/2019).
Ada sejumlah pertimbangan atau alasan BUMN membutuhkan sosok Ahok.
Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas yang mumpuni.
Terutama dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha.
"Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan dengan kebijakan publik. Jadi kan' BUMN tidak hanya urusan untung-untung. Tapi juga urusan pelayanan publiknya. Nah ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya.
