UMP Sumsel Rp 3,043.111, Perusahaan Tak Taati Akan diberi Sanksi

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Koimuddin mengatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel sudah ditanda tangani

UMP Sumsel Rp 3,043.111, Perusahaan Tak Taati Akan diberi Sanksi
Shutterstock
Ilustrasi Upah 

TRIBUNSUMSEL.COM.PALEMBANG- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Koimuddin mengatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel sudah ditanda tangani dan disetujui sebesar Rp 3,043.111.

Besaran UMP ini naik sekitar 8,51 persen atau sekitar Rp 238.658. "Sejak tanggal 25 Oktober Gubernur telah menandatangi UMP dan diumunkan kepada publik 1 November 2019 hari ini," jelasnya, Jumat (1/11/2019).

Kata dia, UMP ini berlaku mulai 1 Januari 2020. Dan apabila perusahaan keberatan atas UMP maka silakan mengajukan penanguhan ke dewan pengupahan Sumsel melalui Gubernur Sumsel.

"Ini sesuai dengan pasal 90 ayat 2 UU nomor 13 tahun 2003 jika perusahaan keberatan bisa mengajukan penanguhan," jelasnya.

Penanguhan ini paling lambat 10 hari sebelumnya 1 Januari atau paling lambat 21 Desember 2019.

"Mulai besok sudah bisa mengajukan karena hari ini sudah kita umumkan dan sudah disosialiasasikan," jelas dia.

Sedangkan bagi perusahaan yang melanggar maka akan dikenakan sanksi
pidana penjara 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda Rp 100 juta paling banyak Rp 400 juta.

" UMP ini ditetapkan melibatkan provinsi, pengusaha, perwakilan serikat pekerja, Apindo dan ini hasilnya disetujui seperti ini," jelas dia.

Terkait, UMK itu urusan kabupaten/kota masing-masing akan tetapi seharusnya setelah penetapan UMP sudah masuk juga UMK.

"Biasanya UMK ini akan lebih besar dari UMP. Seperti kota Palembang UMK tahun 2019 lalu lebih besar sedikit dari UMP kita," bebernya.

Penulis: Sri Hidayatun
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved