Berita Prabumulih

Selain PDAM Tirta Prabujaya, Kejari Prabumulih Intip Ada Satu Lagi Dugaan Korupsi

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih pada tahun ini punya target menangani dua kasus korupsi

Selain PDAM Tirta Prabujaya, Kejari Prabumulih Intip Ada Satu Lagi Dugaan Korupsi
Tribun Sumsel/ Edison
Kajari Prabumulih, Topik Gunawan 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih pada tahun ini punya target menangani dua kasus korupsi.

"Berdasarkan target pusat maka target kita ada 2 kasus penuntutan (korupsi-red) dengan asumsi 1 dari Kejaksaan dan 1 dari Polri, penyidikan 1 dan penyelidikan 1."

"Itu tahun ini, kalau 2020 belum tahu berapa targetnya," ungkap Kajari Prabumulih, Topik Gunawan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (31/10/2019).

Menurut pria asli Brebes Jawa Tengah ini, selain PDAM Tirta Prabujaya sudah ada satu kasus yang masih diintip-intip dan akan masuk tahap selanjutnya.

Obby Frisman Terdakwa Tewasnya Pelajar SMA Taruna Indonesia Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

"Sementara baru intip-intip sambil menyelesaikan yang kemarin (kasus korupsi PDAM-red), sudah saya sampaikan namun baru intip-intip karena kita belum tahu apakah disitu bisa atau enggaknya saya belum tau," jelasnya.

Pria yang pernah menjabat Kajari Gorontalo Utara ini, memastikan penanganan kasus dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya tidak akan berhenti.

"Tetap berlanjut lah apalagi sudah menetapkan tersangka, tentu jadi target kita untuk dituntaskan," bebernya.

Ia menjelaskan, dengan adanya Undang-undang pemerintahan daerah dan instruksi presiden (Inpres) menyatakan bahwa terkait penanganan dugaan korupsi hendaknya mengedepankan pencegahan makanya muncul TP4D namun meskipun tidak menghapuskan juga fungsi penindakan.

Transaksi Mencurigakan di Sumsel Capai Rp 2 Triliun, Kepala PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang

"Namun mekanismenya sesuai aturan kita akan mengedepankan agar diselesaikan secara administratif melalui inspektorat. Jadi mekanismenya setiap laporan pengaduan kita akan berkoordinasi dengan APIP (aparat pengawasan internal pemerintah)," lanjutnya.

Setiap laporan yang masuk kata Kajari, pihaknya akan sebatas full data full paket dan selanjutnya akan dikoordinasikan ke APIP apakah bisa diselesaikan secara administratif atau tidak.
"Jika dari APIP tidak bisa atau dikembalikan ke kejaksaan maka akan jadi perkara, kalau bisa diselesaikan administrasi maka selesai," tambahnya.

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved