UKK Imigrasi Baturaja Diresmikan, Warga OKU dan Sekitarnya Bikin Paspor Lebih Dekat

TRIBUNSUMSEL.COM, BATURAJA-Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi non TPI Baturaja diresmikan Kakannwil Kemenkumhan Sumsel, Ajub Suratman, Rabu (2/10//2019).

Peresmian UKK Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim di OKU ini ditandai pemukulan gong oleh Kakannwil Menkumhan Sumsel didampingi Bupati OKU Kuryana Azis, Wakil Bupati OKU Johan Anuar, Ahli Utama SDM Kemenkumham Sudirman D Hury.

Hadir juga Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim Telmaizul Syatri dan Kepala UKK Imigrasi Baturaja Nur Kautsar.

Lokasi UKK Imigrasi : 

Bupati OKU Kuryana Azis dalam sambutannya mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham yang sudah merespon kebutuhan hadirnya UKK Imigrasi di OKU.

Dikatakan Bupati, latar belakang hadirnya kantor Imigrasi Baturaja karena aspirasi dari masyarakat yang ingin cepat mendapat pelayanan untuk pembuatan paspor.

Tingginya animo warga OKU bepergian ke luar Negeri khususnya untuk beribadah haji dan umrah sehingga memotivasi pemerintah untuk memperjuangkan kehadiaran Kantor UKK Imigrasi.

Kemudian pentingnya pengawasan POA (Pengawasan Orang Asing) yang banyak bekerja di perusahaan-perusahaan di Kabupaten OKU.

Dikesempatan itu Bupati mengatakan, Kota Baturaja menjadi kota transit dan peyangga kabupaten tetangga sehingga banyak warga kabupaten tetangga yang lebih memilih Kota Baturaja sebagai tempat berbelanja.

Termasuk rumah sakit rujukan dan kini sudah bisa melayani pembuatan paspor bagi warga yang akan bepergian ke Luar Negeri.

Unit Kerja Kantor Imigrasi di Baturaja beralamat di Kompeks Isamic Center Baturaja sudah bisa melayani pembuatan paspor.

• Kantor Imigrasi Segera Buka di Kota Prabumulih, Makin Mudah Urus Paspor

Kehadiran UKK Keimigrasian di Kota Baturaja ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan keimigrasian ke masyarakat.

Masyarakat OKU dan sekitarnya tidak perlu lagi pergi keluar OKU urusan pembuatan paspor.

Lebih jauh Bupati mengatakan, Kantor UKK Imigrasi Baturaja dinilai tepat sebagai langkah strategis percepatan pelayanan publik di bidang keimigrasian.