Aksi Kelompok Berjaket Ojek Online Buat Barikade Saat Kerusuhan di DPR RI, Aksi Demo Tolak RKHUP

TRIBUNSUMSEL.COM - Aksi Kelompok Berjaket Ojek Online Buat Barikade Saat Kerusuhan di DPR RI, Aksi Demo Tolak RKHUP

Ada aksi heroik saat demo.

Kericuhan mewarnai aksi demo penolakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi Undang-undang KPK kembali terjadi, Senin (30/9/2019).

Kericuhan itu terjadi di sekitar Gedung DPR, tepatnya di depan restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, massa melempari batu.

Kelompok itu terlihat menggunakan almameter hingga jaket ojek online.

Bahkan, mereka sampai membuat barisan untuk meredam kemarahan massa.

Terdengar kelompok itu meminta agar massa berhenti melempar batu agar tidak membahayakan warga.

"Tolong jangan woy, berhenti woy. Jangan lempar lempar. Nanti kena warga, kena wartawan," seru seorang massa yang berusaha meredam kericuhan.

Sementara itu, polisi juga meminta agar kelompok itu mau membantu aparat keamanan.

"Tolong tolong, koordinator massa bantu saya. Kendalikan massa kalian," seru polisi.

Sedangkan, terdengar seruan dari pengeras suara bahwa polisi meminta agar demontran untuk tetap tenang, apalagi ada anak-anak dan pelajar.

Polisi juga menilai ada provaktor dalam aksi tersebut

"Hati-hati provokator. Ada anak-anak ada pelajar," seru polisi.

Polisi meminta dengan tegas para demonstran untuk tertib.

Mereka mengaku akan bertahan dan tidak menyerang.

"Kami bertahan, tidak membalas, tolong," teriak polisi.

Sekali lagi, polisi menegaskan bahwa ada provokator dalam demontrasi.

"Sekali lagi kami menghimbau, cukup-cukup ada provokasi," kata polisi.

Permintaan Jokowi soal Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK

Demo menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi Undang-undang KPK kembali terjadi, Senin (30/9/2019).

Demo itu kembali digelar di depan Gedung DPR di Senayan, Jakarta.

Menanggapi demo yang kembali terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah permintaan pada para demonstran.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jokowi meminta agar demo berjalan damai.

Ia tidak ingin ada kerusuhan, apalagi merusak fasilitas umum.

"Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, sehingga menimbulkan kerugian. Jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas umum, yang paling penting itu," ungkap Jokowi di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).

Jokowi mnejelaskan, pihaknya sudah mendengar dan memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait RKUHP dan RUU KPK.

"Kita mendengar kok, sangat mendengar. Bukan mendengar, tapi sangat mendengar," ucapnya.

Usaha pemerintah untuk memenuhi tuntutan tersebut antara lain menunda RKUHP serta tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

Sehingga, mantan Wali Kota Solo ini merasa kritik dan protes dari masyarakat merupakan hal yang lumrah terjadi.

"Enggak apa-apa, konstitusi kita kan mmberikan kebebasan untuk mnyampaikan pendapat," ucapnya.

Namun, wacana penerbitan Perppu KPK itu rupanya juga mendapat penolakan dari beberapa pihak.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah misalnya.

Ia menilai keberadaan KPK bisa membuat Indonesia sepi investor.

Pasalnya, dengan adanya KPK maka akan banyak penangkapan namun tidak fokus pada pencegahan.

"Kalau kembali ke yang lalu, sudahlah, enggak ada orang-orang datang ke republik ini. Adanya orang mau datang nyolong SDA, itu yang terjadi sekarang kan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Ia ingin Indonesia seperti Korea Selatan yang membuat badan antikorupsi dengan lebih menekankan sistem pencegahan.