Aktivitas Fahri Hamzah Jelang 2 Hari Berhenti Jadi Anggota DPR RI, Tuliskan Pesan Khusus Ini

TRIBUNSUMSEL.COM -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, dirinya sudah bersiap-siap untuk meninggalkan DPR di masa akhir jabatannya periode 2014-2019.

Fahri mengaku sudah mulai mengemas barang-barang di ruang kerjanya untuk dibawa pulang.

"Saya masih di sini sampai Senin. Senin sore, lah, Senin malam sudah semua barang, sudah saya kembalikan, saya agak rapi soal ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jum'at (28/9/2019).

"Sejak enam bulan lalu saya punya boks sehingga keuangan adminstrasi harta benda teridentifikasi semua," ujarnya.

Fahri menyatakan, tidak boleh ada barang milik negara yang dia bawa.

Prinsip ini dia tanamkan, termasuk untuk barang-barang sekecil apa pun.

"Sendok milik negara enggak ada yang terbawa, enggak boleh itu.

Enggak boleh yang punya negara, tapi kalau milik saya mungkin boleh saja tertinggal. Yang penting enggak boleh ada milik negara pindah ke rumah saya," ujar dia.

Selain berkemas, Fahri juga berpesan pada anggota DPR yang baru untuk banyak membaca pada bulan-bulan pertama menjabat sebagai wakil rakyat.

"Mulailah minggu pertama, bulan-bulan pertama banyak baca, jangan banyak omong,

baca konstitusi amandemen sampai empat kali, baca MD3 secara detail dan tata tertib," ujar mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera ini

. Fahri bercerita, anggota DPR yang baru banyak diisi oleh kalangan muda.

Oleh karena itu, ia berharap wakil rakyat yang baru dapat bekerja lebih cepat dari anggota DPR yang lama.

"Saya percaya akan banyak yang lebih muda, lebih berani, lebih bersih, lebih cemerlang.

Kita harus dorong supaya stok pemimpin bangsa ke depan makin banyak dan Indonesia punya kepemimpinan yang kaderisasi dan estafet kepimpinan yang baik," tuturnya.

Selanjutnya, Fahri berpesan, pimpinan DPR yang baru tak berjarak dengan media.

Ia mengatakan, pimpinan DPR harus terbuka kepada media.

"Jangan jaga jarak dengan media, jangan anggap jadi pimpinan DPR terlalu banyak ruang tertutupnya tak baik.

Dia harus terbuka, apa adanya," kata dia.

Diketahui, DPR akan menggelar rapat paripurna akhir masa jabatan pada Senin (30/9/2019).

Salah satu agenda adalah pidato penutupan dan perpisahan keanggotaan DPR periode 2014-2019.

Fahri Hamzah Ditawari Jadi Dubes

Sosok politisi Fahri Hamzah yang kini masih menjabat sebagai wakil ketua DPR RI.

Dikenal sebagai orang yang gencar mengkritik kebijakan presiden Joko Widodo (jokowi) dalam masa pemerintahannya.

Adapun Fahri Hamzah sebentar lagi akan keluar dari DPR RI lantaran masa jabatan yang telah habis.

Nah usut punya usut ternyata Fahri Hamzah sempat ditawari pekerjana baru oleh Jokowi.

“Saya lagi di Istana Negara menghadiri pelantikan duta besar RI untuk Italia.

Setelah selesai saya ngobrol dengan Pak Surya Paloh (Ketum Nasdem), saya tanya dubes Italia sama dengan Vatikan atau tidak, beliau bilang beda,” kata Fahri mengawali penjelasannya.

Tak lama kemudian, dirinya duduk dan berbincang bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

“Tiba-tiba ajudan Pak Jokowi mendatangi saya, saya katanya dipanggil Pak Presiden. Saya tanya untuk apa, tapi ajudan bilang datang saja ke ruangan Bapak,” imbuh Fahri.

Fahri mengiyakan permintaan yang disampaikan ajudan Jokowi tersebut.

Fahri bergegas menemui Jokowi yang saat itu tengah bersama jajaran tokoh lainnya. Antara lain, Menko Polhukam Wiranto, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Wapres Jusuf Kalla beserta istri, dan Iriana Jokowi.

“Lalu saya merapat, kemudian Pak Jokowi bilang, sudah ada kesepakatan untuk mengatasi situasi dan dialog antarumat beragama untuk minta Mas Fahri menjadi dubes RI untuk Vatikan. Tertawa semua di ruangan itu,” kata Fahri menirukan ucapan Jokowi.

Fahri kemudian memastikan apa yang dikatakan Jokowi kepada dirinya saat itu hanya candaan saja.

Ia menjelaskan, pertemuan antartokoh politik juga sarat dengan perbincangan yang hangat dan penuh canda serta tidak selalu membicarakan hal-hal penting.

"Bukan serius tapi, bercanda itu, meledak ketawa semua waktu itu,” cerita Fahri lagi sambil tertawa lepas mengingat momen tersebut.

“Kalau pimpinan negara dan lembaga ketemu itu banyak bercanda, banyak melucu, jadi jangan dianggap jika tokoh-tokoh ketemu itu serius-serius saja,” kata Fahri semringah

Fahri Hamzah : Kalau Jokowi Keluarkan Perppu KPK, Enggak Ada Lagi yang Investasi ke Indonesia

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak sepakat bila Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

hanya untuk mengembalikan kewenangan lembaga tersebut seperti dulu.

Menurut Fahri, mengembalikan kewenangan KPK seperti yang dulu justru membuat Indonesia terpuruk lantaran sepi investasi.

Sebab, ia menilai keberadaan KPK hanya akan seperti dulu yang banyak menangkap orang tetapi minim pencegahan.

"Kalau kembali ke yang lalu, sudahlah, enggak ada orang-orang datang ke republik ini. Adanya orang mau datang nyolong SDA, itu yang terjadi sekarang kan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Fahri mengusulkan perppu nantinya membentuk KPK yang mengedepankan pencegahan korupsi seperti di Korea Selatan.

Fahri menilai, jika KPK Indonesia didesain seperti Korea Selatan, investasi akan berdatangan karena korupsi semakin minim lantaran pencegahannya efektif.

"Makanya saya usulkan presiden itu ikut Korea Selatan. Top itu sudah. Setelah ini kita akan maju, investasi akan datang, banjir dunia ini bawa duit ke sini," ucap dia.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu sesuai aspirasi masyarakat luas.

Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa Perppu.

Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," kata Jokowi didampingi para tokoh yang hadir.

"Akan kita kalkulasi, kita hitung, pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya," ujar Jokowi. 

UU KPK hasil revisi ramai-ramai ditolak karena tak melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK dalam penyusunannya.

Isi UU KPK yang baru juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja KPK, misalnya KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah peng