Lapak Dibongkar, Puluhan Pedagang Mengadu ke DPRD Prabumulih

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Puluhan perwakilan pedagang yang tergabung dalam Komunitas Pedagang Kota Prabumulih (KPKP) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, Kamis (26/9/2019).

Beberapa hari lalu, lapak dagangan dan kios mereka dibongkar pemerintah kota Prabumulih.

Kedatangan puluhan perwakilan pedagang tersebut guna menyampaikan tuntutan kepada wakil rakyat agar disampaikan kepada Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih.

Ada lima poin tuntutan yang disampaikan para pedagang ke DPRD.

• Ratusan Mahasiswa Sumsel Turun Ikut Padamkan Api Karhutla

Pertama para pedagang meminta tidak ingin pindah atau direlokasi dari tempat semula.

Para pedagang meminta tetap berjualan di tempat semula tapi ditertibkan atau mundur ke belakang.

Lalu ketiga para pedagang siap untuk memperbaiki meja, tenda sehingga terlihat rapi dan indah.

Para pedagang tetap berdagang di tempat semula akan tetapi siap mundur ke belakang dan tidak memakan ruas jalan agar dapat dilewati mobil maupun kendaraan lain.

Terakhir meminta DPRD Prabumulih menyidak dan meninjau kembali lokasi pasar di PTM II.

Para pedagang kemudian disambut Ketua DPRD Prabumulih, Ahmad Palo, Wakil Ketua I, M Daud Rotasi, Wakil Ketua II Erwandi dan jajaran dewan lainnya.

• Bayi 14 Bulan Kritis Dianiaya Ayah Tiri di OKU Selatan, Sekujur Tubuh Lebam Membiru

Ketua KPKP, Richard Fernando mengungkapkan, pihaknya menyampaikan beberapa tuntutan agar dewan dan pemerintah bisa memberikan solusi terbaik untuk para pedagang.

"Permintaan kami pedagang ini kalau bisa pedagang dari Jalan M Yamin, Andalas dan lorong Daging jangan dipindahkan namun ditertibkan saja."

"Mereka diperbolehkan berjualan ditempat lama dengan catatan merapikan sendiri baik meja, lapak dan lainnya," ungkap Richard ketika diterima berdialog oleh jajaran DPRD Prabumulih.

Selain itu, Richard yang mewakili pedagang mengharapkan agar para dewan dan pemerintah meninjau kembali pasar serta kembali mendata pedagang sehingga diketahui pedagang yang ada saat ini asli atau tidak.

"Layak dan tidaknya pasar diharap agar ditinjau lagi, kami juga minta pedagang didata lagi benar atau tidak karena jangan-jangan nanti ada nama siluman. Masalah ini tidak tuntas-tuntas dan banyak lepas tangan," bebernya.

• Anis Saggaf Terpilih Jabat Rektor Unsri, Herman Deru Yakin karena Sudah Teruji 

Menanggapi itu Ketua DPRD Prabumulih, Ahmad Palo mengungkapkan, sesuai permintaan para pedagang tergabung dalam KPKP dirinya sudah menandatangani surat ditujukan ke walikota dan tim terpadu yang diketuai Sekda.

"Agar segera menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini bersama pedagang sesuai dengan permintaan para pedagang, kita juga senang para pedagang menyadari jika program pemerintah harus tetap jalan namun mereka juga harus tetap diperhatikan," ungkapnya.

Palo menuturkan, dalam pertemuan bersama pedagang banyak tuntutan disampaikan namun pada dasarnya para pedagang tidak akan menghalangi program pemerintah dan meminta perhatian karena tempat jualan mereka tidak layak.

"Kita harap walikota membuka diri dan menyetujui tawaran dialog dari para perwakilan komunitas pedagang ini, surat hasil pertemuan sudah kita tandatangani dan disampaikan ke pemerintah," bebernya.

Sementara Kepala UPTD Pasar Prabumulih, Taufik Hidayat mengatakan apa yang dilakukan pihaknya dengan menertibkan para pedagang merupakan program pemerintah agar kios dan lapak di gedung PTM ditempati.

"Para pedagang telah mendapat lapak dan kios makanya dilakukan penertiban dan itu program pemerintah, agar jalan tempat berjualan menjadi bersih, rapi dan jika seluruh pedagang masuk PTM maka akan ramai," katanya.

Terkait tuntutan para pedagang itu, Taufik di dalam forum itu menuturkan tidak bisa berbuat banyak lantaran apa yang ditampung akan disampaikan terlebih dahulu ke tim.

"Kita ada tim dan atasan, jadi terkait tuntutan yang disampaikan pedagang akan kami laporkan terlebih dahulu," tambahnya.