Golkar Sumsel Bergejolak, Fatra Geser Posisi Yansuri, Iskandar Cs Ngadu ke DPP Golkar

Golkar Sumsel Bergejolak, Fatra Geser Posisi Yansuri, Iskandar Cs Ngadu ke DPP Golkar

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Calon anggota DPRD Sumsel terpilih Fatra Radezayansyah, menggeser posisi M Yansuri di DPD I Golkar Sumsel sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumsel-1.

Sedangkan Yansuri mendapat posisi baru sebagai Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan, DPRD, Parpol, dan Ormas, yang sebelumnya dijabat almarhum Wasista Bambang Utoyo.

Pergeseran jabatan itu tertuang dalam SK DPP Golkar nomor: KEP-378/DPP/Golkar/VII/2019, tentang pengesahan perubahan komposisi dan personalia DPD I Golkar Sumsel periode 2016-2021 yang ditandatangani Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus, pada 17 Juli 2019.

Ada pula nama Lury Elza Alex yang menjabat Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Sebelumnya jabatan tersebut diemban RA Anita Noeringhati. Sekarang Anita digeser ke posisi Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, menggantikan almarhum Abadi B Darmo.

Selain itu terdapat mantan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman, yang pada Pileg lalu maju diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menggeser posisi Yulizar Dinoto sebagai Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Sumsel-2.

Yulizar sekarang di pos baru sebagai anggota Dewan Penasehat.

Kemudian Rozak Amin yang didepak dari posisi Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan digantikan Andiyansah.

Nadia Basyir di kepengurusan baru menjabat Bendahara DPD I Golkar Sumsel, menggantikan Kobar Kotot yang dipromosikan jabatan baru sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggantikan Iskandar Syamwell.

Iskandar senasib dengan Yulizar Dinoto mendapat posisi baru sebagai anggota Dewan Penasehat DPD Golkar Sumsel.

Lapor DPP
Iskandar dan Yulizar bersama lima kader senior lain dicopot dari jabatannya dalam kepengurusan baru itu.

Mereka merasa diperlakukan secara tidak adil sehingga memutuskan untuk menemui pengurus di DPP Golkar, mempertanyakan pemecatan tersebut.

Iskandar Syamwell diutus ke Jakarta.

"Ini gila. Sekarang saya lagi mau menemui pengurus DPP untuk meminta penjelasan langsung," kata Iskandar yang dihubungi Tribun sudah berada di Jakarta, Senin (26/8).

Rozak Amin, kader senior Golkar Sumsel yang juga dipecat dari jabatan, bertemu dengan Yulizar Dinoto di SoMa Jl Veteran, Senin (26/8). Keduanya membenarkan telah mengutus Iskandar.

"Kami sudah utus pak Iskandar ke pusat untuk menemui Akbar Tanjung (Dewan pertimbangan), Agung Laksono (Dewan Pakar), Abrizal Bakrie (Dewan Penasehat), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Sekjen Lodewijk F Paulus untuk menanyakan persoalan SK Kepengurusan baru tersebut," kata Rozak Amin, kader senior Golkar Sumsel yang juga dipecat dari jabatan, Senin (26/8).

Menurut anggota DPRD Sumsel ini, tujuh kader senior sudah lama berada di Golkar, dan tidak mengetahui secara pasti apa alasan hingga dicopot dari pengurus harian.

"Saya sudah sejak 1977 jadi kader Golkar dan saya memulai dari DPD II Golkar Palembang. Jadi kami mempertanyakan putusan tersebut, karena di partai ada mekanisme dan aturan AD/ART," katanya.

"Mengganti dan memecat pengurus sudah diatur, tidak dengan semena-mena, harus dilihat dahulu tingkat kesalahan dan alasannya apa? (pencopotan) Melalui mekanisme, minimal rapat. Tidak sekonyong-konyongnya ganti semaunya saja. Ini bukan perusahaan," tegas Rozak.

Rozak sebelumnya menjabat Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Golkar Sumsel. Dia mengatakan, mereka duduk di kepengurusan Golkar selama ini melalui Musyawarah Daerah (Musda), bukan karena penunjukan tertentu.

"Saya dulu Sekretaris Golkar Sumsel periode pertama pak Alex Noerdin menjabat. Tapi apakah begitu proses kami tiba-tiba dipecat, dan kami ini sudah tua juga, dan tidak mungkin berumur di situ saja. Harusnya kami dikasih tahu dengan baik, dan saya tida ada kepentingan pribadi mengingat umur saya sudah 69 tahun. Kami tidak tahu di balik itu (pemecatan). Apakah memuluskan langkah- langkah politik lainnya, kami tidak tahu," kata Rozak yang juga pernah menjabat Sekretaris AMPI Sumsel.

Dengan mempertanyakan dasar pemecatan itu, lanjut dia, bukan pihaknya ingin melawan petinggi Golkar, tapi lebih menegakkan marwah dan aturan partai. Partai Golkar bukan partai kecil, tapi partai besar dan sudah lama ada.

"Kami tidak frontal, tapi mempertanyakan pemecatan itu. Kami malu di masyarakat dikatakan dipecat. Ada apa? Apa maling duit partai? Yang maling dan tidak aktif di partai selama ini tidak dipecat. Ada yang dari partai lain tiba-tiba dimasukkan di kepengurusan. Ada apa ini," kata Rozak.

Kejanggalan pemecatan, menurut Rozak, selain tidak sesuai dengan AD/ART partai, ada pelanggaran aturan lainnya dan cenderung tindakan ini otoriter, sewenang-wenang untuk memaksakan kehendak dan kepentingan tertentu.

"Pemecatan ini tidak memenuhi ketentu Peraturan Organisasi (PO), nomor 07 dan 08 tahun 2010. Dalam PO itu memuat mekanisme pengisian jabatan kosong dan pemberhentian pengurus yang ada. Seperti jabatan yang kosong karena ada kader meninggal seperti Abadi Darmo, Nasrun Madang dan Wasista Bambang Utoyo. Atau pun kader yang tidak aktif sama sekali," ungkapnya.

Untuk langkah selanjutnya, Rozak akan menunggu hasil pertemuan dengan DPP melalui Iskandar, apa hasil yang didapat.

"Setelah Iskandar pulang dari Jakarta kami akan rapat kembali. Soal ke aksi lapangan kami belum ke arah sana, tapi lihat dulu," tandasnya.

Senada diungkapkan Yulizar Dinoto, selaku kader Golkar yang lama mengabdi dan berjuang di partai berlambang Pohon Beringin tersebut, mempertanyakan SK pemecatan dari partai. Dia dikabarkan mendapat posisi Dewan Penasehat Golkar Sumsel.

"Kami belum dapat SK dan membacanya. Pemecatan hanya melalui WA dan hanya ada sturuktur pengurus yang direvisi. Kalau mau memasukan (pengurus baru), harusnya di kader yang sudah meninggal bisa diisi," ucap Ketua Depidar VI Soksi Sumsel ini.

Yulizar mengatakan, posisinya sebagai Ketua Bapillu Golkar wilayah Sumsel II digantikan orang yang berasal dari kader partai lain.

"Ini jelas ada pelanggaran AD/ART, pemecatan ini mengingat SK sudah ada sejak Juli lalu. Artinya fungsi sekretris juga dipertanyakan dan ini menjadi partai tidak baik, sehingga kami minta sekretaris juga diganti, bukan kami saja, termasuk yang tidak aktif, harus dievaluasi," pungkas mantan Ketua AMPI Sumsel dua periode ini.

Sebelumnya Ketua DPD I Golkar Sumsel Alex Noerdin membantah ada gejolak internal Partai Golkar Sumsel terkait rekomendasi nama-nama calon Ketua DPRD Sumsel periode 2019-2024. Golkar berhak menduduki kursi ketua setelah meraih kursi terbanyak pada Pileg 2019 lalu.

Alex juga membantah tujuh pengurus harian DPD Golkar Sumsel dipecat dari jabatannya untuk memuluskan jalan Fatra Radezayansyah, menantunya, menduduki kursi Ketua DPRD Sumsel.

Tujuh pengurus harian tersebut, Iskandar Syamwell, Engga Dewata, Rozak Amin, Eli, Fatimah Syamsul, Hendrik, dan Yulizar Dinoto.

"Tidak ada pemecatan, mereka (tujuh pengurus) naik jabatan menjadi Dewan Penasehat DPD Golkar Sumsel," kata Alex, Minggu (25/8).

Gubernur Sumsel periode 2008-2018 ini, enggan mengomentari soal desas-desus Fatra yang diusulkan menjadi salah satu kandidat Ketua DPRD Sumsel karena semua telah dilakukan pleno bersama perwakilan DPP.

"Sudah diusulkan delapan nama untuk calon Ketua DPRD Sumsel nanti. Kalau saya memaksakan (Fatra) diusulkan, buktinya ada delapan nama. Jadi siapa yang terpilih dan mendapat mandat DPP nanti, patuhi saja. Jadi tidak usah ngotot-ngototlah," pungkas Alex.

Delapan calon Ketua DPRD Sumsel yang diusukan ke DPP Golkar yakni Anita Noeringhati, David Al Jufri, Fatra Radezayansyah, Hasbi Asidiki, Linda Syarofi, Medi Basir, Nadia Basyir, dan Yansuri. (arf)